
Lampung, MERDEKANEWS -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta aparatur desa dan kepala desa turut serta menyukseskan Pemilu Serentak 2019, selain itu Tjahjo juga meminta aparatur desa tidak menggunakan perangkat maupun fasilitas negara untuk mendukung kandidat calon legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal itu dikatakannya saat memberikan sambutan dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa” di Gedung Bagas Raya, Bandar Lampung, Kamis, (21/03/2019).
“Aparatur pemerintahan desa dalam konteks pemilihan umum, jangan menggunakan aset-aset desa, aset kabupaten/kota untuk kepentingan lain dalam pemilihan presiden dan wakil presiden maupun DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Hati-hati menggunakan tangan. Kita semua harus sukseskan Pemilu Serentak 2018,” kata Tjahjo.
Menurut Tjahjo, aparatur pemerintahan harus loyal terhadap siapapun pemimpinnya, sehingga harus mendukung setiap kebijakan yang diambil. Sehingga aparatur pemerintahan harus fokus terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan mengawal pelaksanaan pesta demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang amanah.
“ASN aparatur pemerintah harus taat dan loyal kepada siapapun bupatinya, dari partai manapun, dari dia dilantik jadi bupati mulai SKPD sampai camat, sampai kepala desa harus taat pada apa yang menjadi kebijakan bupati terpilih selama 5 tahun, termasuk gubernur dan presiden terpilih. Posisi aparatur pemerintah desa adalah untuk mengawal dan tidak ikut kampanye menggunakan atribut-atribut,” pesan Tjahjo.
Tak hanya itu, Tjahjo meminta aparatur desa juga turut mendukung kesuksesan Pemilu dengan mensosialisasikan dan menggerakan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Pasalnya, kunci kesuksesan Pemilu berada pada tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.
“kunci suksesnya demokrasi melalui Pemilu adalah partisipasi masyarakat, gunakan hak pilih, lawan racun demokrasi, bantu KPU dan bantu juga Bawaslu sampai jajaran di bawahnya untuk mensosialisasi Pemilu serentak 2019 yang merupakan pertama di dunia agar penyelenggaraannya lebih efektif, lebih efisien dan lebih cepat,” pungkasnya. (Hadi Siswo)
-
Kemendagri Dukung Program Kegiatan Lima Lokasi Destinasi Super Prioritas Kemendagri Dukung Program Kegiatan Lima Lokasi Destinasi Super Prioritas
-
Slepet", Joget, atau "Sat Set" Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah tugas pemerintahan yang luas untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan demokrasi di seluruh pelosok nagari. Ia tidak hanya perkara Ibu Kota Negara (IKN) baru dan IKN lama, atau menata kota-kota yang tahun 2035 bakal dihuni oleh dua per tiga penduduk Indonesia, atau menyelesaikan konflik pusat vs daerah yang berlarut-larut di Papua. Bahkan, juga bukan sekedar menaikkan gaji kepala desa dan meningkatkan jumlah dana desa dari satu miliar menjadi lima miliar per desa.
-
RPJPD Sumut 2025-2045 Angkat Tema Sumatera Utara Unggul, Maju, Berkelanjutan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 dan FKP RKPD Provinsi tahun 2025, Kamis (11/1/2024).
-
Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangungan Daerah Kemendagri menggelar rapat audiensi bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, PFID Kementerian PUPR, Direkotrat Transportasi Bappenas, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak, PT KAI, dan PT KCI untuk membahas tentang usulan Pemerintah Kabupaten Lebak kepada pemerintah pusat untuk membangun flyover pada tiga titik perlintasan kereta api yang kerap menyebabkan kemacetan di Kabupaten Lebak.
-
Kemendagri Dukung Penyelamatan Danau Prioritas Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri rapat koordinasi pemantauan capaian program dan kegiatan penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Kamis (16/11/2023) di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta