Data 103 Orang WNA yang Terselip dalam DPT Sudah Clear

Jakarta, MERDEKANEWS --  Menindaklanjuti isu adanya KTP-el WNA dan masuknya WNA dalam DPT Pemilu 2019, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tindakan cepat dengan mengadakan pertemuan dengan KPU RI, Bawaslu RI. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada hari juma`at tanggal 04 Maret 2019 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan.

 
Pada pertemuan tersebut Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh memandang terkait data dari 103 orang dari Warga Negara Asing (WNA) yang terselip dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat terselesaikan dengan baik, berat terjalinya sinergitas yang cepat antara Kemendagri dalam hal ini Ditjen Dukcapil, KPU RI, dan Bawaslu RI, sehingga menjadi clear and clean serta tidak agi ada perdebatan yang meresahkan masyarakat. 

Lebih lanjut Zudan menjelaskan bahwa Secara yuridis KTP WNA sudah ada sejak tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014.  “ Perlu dijelaskan dalam hal ini, bahwa syarat utama penduduk memiliki hak pilih adalah adalah WNI, baru selanjutnya memiliki KTP-el. Jadi, kita harus membangun pandangan publik terkait hal ini agar tidak ada kesalahan penyampaian dan pemahaman”, ujar Zudan.