Mendagri Harapkan ASN Menjaga Persatuan Bangsa dan Pegang Teguh Disiplin.

Yogyakarta, MERDEKANEWS - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X hadiri acara Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan II, di GOR Among Rogo BPSDM Regional Yogyakarta, di Hotel Rich Jogyakarta, sabtu (2/3/2019).

Setidaknya Mendagri Tjahjo Kumolo menggariskan poin-poin penting untuk dipahami dan diterapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) seluruh Indonesia di seluruh Balai Diklat yang mereka pimpin. Poin yang dimaksud Tjahjo adalah sinergitas antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah pada konsolidasi program strategis nasional yang sejalan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah terkecil. Poin selanjutnya yaitu menegaskan kepada seluruh Kepala BPSDM untuk menanamkan jiwa-jiwa displin, tertib dan taat aturan kepada seluruh ASN yang sedang mengikuti Diklat agar terbawa pada lingkungan kerjanya masing-masing. 

“Yang pertama adalah gerakan perkembangan dan dinamika nasional tidak hanya berkaitan dengan masalah konsolidasi demokrasi. Yang kedua adalah materi-materi yang berkaitan dengan pada posisi dimana anda semua sebagai ASN pegawai negeri yang harus mengikuti berbagai aturan-aturan dengan tertib dan disiplin yang baik”, tegas Tjahjo. 

Konsolidasi demokrasi yang salah satunya melalui gelaran Pilkada Serentak  yang telah diselenggarakan di 514 Kabupaten /Kota dan 34 Provinsi, menurut Tjahjo adalah wadah menjalankan program strategis nasional agar berjalan dengan program prioritas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk menjalankan konsolidasi tersebut , Tjahjo menginginkan ASN harus tegak lurus dan patuh pada setiap Gubernur, Bupati/Walikota sebagai pemimpin daerah.

“Posisi anda sebagai pegawai negeri atau CPNS saat ini harus loyal kepada apa yang diperintahkan melalui kebijakan politik Gubernur, Bupati/Walikota, anda harus jabarkan dengan baik. Tugas anda mensosialisasikan apa yang menjadi program pusat di daerah”, ingat Tjahjo.

Dalam kontek Kewaspadaan Bangsa atas tantangan yang semakin kompleks dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini ada 4 (empat) hal yang dihadapi, yaitu pertama terkait terorisme dan radikalisme, kedua terkait Narkoba, ketiga ancaman korupsi atau area rawan korupsi dan yang terakhir adalah ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial yang dimaksud adalah angka kematian ibu hamil yang  masih tinggi, gizi anak rendah , stunting, berkembangnya penyakit TBC dan malaria. 

Untuk itu Tjahjo mengharapkan ASN berupaya keras dalam mensukseskan program pemerintah untuk menciptakan pangan yang murah, swasembada pangan, percepatan ekonomi yang mendorong peningkatan kualitas pembangunan SDM.

Nantinya dalam konteks Perayaan Pemilu Serentak 2019, Tjahjo mengharapkan ASN menjadi pelaku yang proaktif dalam lingkungan daerahnya dan tidak mementingkan egonya masing-masing untuk menyukseskan Pemilu Serentak 2019. Lebih luasnya ASN dapat ikut menjadi tokoh pengantisipasi ancaman bangsa. 

Tjahjo sendiri menyebutkan bahwa Kemendagri telah berupaya membantu dan memfasilitasi KPU, tidak hanya itu Kemendagri juga telah menugaskan Satpol PP dan Linmas untuk membantu penyelenggaraan pengamanan pada Pemilu 2019. “Target kita adalah satu mendukung KPU membantu fasilitasi, membantu sarana dan prasarana, membantu tenaga sampai Linmas nya dilibatkan Satpol PP dan Damkarnya berkoordinasi dengan tugas kepolisian”.

“Saya mengingatkan Pasal 11 UU Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki tugas cermati, melaksnakan kebijakan publik”, Tjahjo mengingatkan.

Atas dasar peraturan tersebut, Tjahjo berharap ASN patuh terhadap Perundang-undangan, yang kedua memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas, yang ketiga mampu mempererat Persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia.

Ia menambahkan agar ASN dapat mencermati dinamika di lingkungnya. Ia menitipkan pesan agar ASN dapat memahami dan berani melawan hal-hal atau apapun termasuk organisasi masyarakat yang berindikasi melawan Pancasila dan Racun Demokrasi, yaitu kampanye uang, kampanye berujar kebencian, politisasi SARA dan kampanye bersifat fitnah.

“Ingatkan kepada teman, saudara, rekan kerja yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Pegang teguh disiplin disegala hal”, pungkas Tjahjo. (Hadi Siswo)