
Jakarta, MERDEKANEWS – PT Taspen (Persero) terus meningkatkan pelayanannya untuk memberikan kepuasan pelanggan. Berbagai inovasi layanan yang telah dilakukan, antara lain; digitalisasi pelayanan pembayaran pensiun, Layanan Klim Otomatis dan Layanan Klim 1 jam yang telah bersertifikasi ISO 9001 : 2015.
ASN dan Pejabat Negara di Seluruh Indonesia mulai dari saat masih aktif sampai dengan mereka pensiun akan mendapat empat perlindungan jaminan sosial dari TASPEN yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun dan Program Jaminan Kematian (JKM).
Salah satu inovasi dari Taspen adalah autentikasi by smartphone yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa harus mendatangi kantor cabang TASPEN atau mitra bayar. autentikasi itu penting dan diperlukan demi kelancaran dan keamanan dalam mengambil dana pensiun.
Penerima pensiun dapat melakukan autentikasi sbb:
Pertama, autentikasi Berkala 1 (satu) bulan sekali untuk penerima Tunjangan Veteran dan/atau Dana Kehormatan. Kedua, autentikasi Berkala 2 (dua) bulan sekali untuk Penerima Pensiun Pejabat Negara. PNS, TNI/Polri, yang tidak mempunyai Tunjangan Keluarga. Ketiga, autentikasi Berkala 6 (enam) bulan sekali untuk Penerima Pensiun Pejabat Negara, PNS, TNI/Polri, yang masih mempunyai Tunjangan Keluarga. Keempat, bagi yang sakit atau uzur bisa meminta dikunjungi mitra bayar.
Penerima pensiun yang sudah melakukan perekaman data biometrik (enrollment) namun mengalami permasalahan atau gagal dalam autentikasi by smartphone tetap bisa mengambil uang pensiunnya dengan cara melakukan autentikasi by desktop (Manual) ke mitra bayar masing- masing seperti biasanya. Dan khusus bagi penerima pensiun nasabah Bank CIMB NIAGA autentikasi belum bisa dilakukan by smartphone karena masih dalam taraf proses teknis.
Iqbal Latanro, Direktur Utama PT TASPEN (PERSERO) mengatakan, LKO yang sudah berjalan mulai bulan Januari 2015 adalah peran aktif TASPEN dengan dukungan data yang akurat pada kantor pusat dan 57 kantor cabang yang terintegrasi dengan instansi terkait untuk memperoleh informasi persyaratan dalam proses pengurusan dan pembayaran hak kepada penerima jaminan sosial.
''LKO dimaksudkan untuk memberikan layanan yang tepat waktu. Tepat waktu di sini adalah berkaitan erat dengan Batas Usia Pensiun (BUP). Sehingga para Pegawai Negeri Sipil (PNS) calon penerima pensiun tidak ada lagi yang terlambat mendapatkan haknya,'' tambah Iqbal. LKO diberikan kepada, peserta, penerima pensiun/tunjangan dan ahli waris. Sedangkan, jenis hak yang dapat dibayarkan melalui LKO terdiri atas: Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun Pertama, Asuransi Kematian dan Uang Duka Wafat.
Tak hanya itu, pelayanan proses penyelesaian klim langsung yang dimulai dari peserta memperoleh nomor antrian sampai dengan dibayarkan secara tunai paling lambat 1 (satu) jam,'' ujarnya. ''Keseluruhan itu adalah bagian dari fokus customer yang menjadi prioritas utama dari Sistem Manajemen Mutu. Bentuk aplikasinya adalah dengan memberikan semua kebutuhan yang melebihi harapan customer untuk ketercapaian kepuasan pelanggan,'' pungkasnya. (Hadi Siswo)
-
Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo Bagikan Strategi Inovasi Pelayanan Publik yang Berkelanjutan Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo Bagikan Strategi Inovasi Pelayanan Publik yang Berkelanjutan
-
Bukan Rezeki, Guru Terima Hadiah dari Orang Tua Murid Tapi Bentuk Gratifikasi! guru yang menerima hadiah dari orang tua murid saat kenaikan kelas merupakan bentuk dari gratifikasi, bukan rezeki
-
Bank Dunia: 60,3 Persen Masyarakat Indonesia Merupakan Penduduk Miskin sebanyak 60,3% atau sekitar 171,91 juta penduduk Indonesia dari jumlah penduduk pada 2024 sebesar 285,1 juta jiwa, masuk dalam kategori miskin
-
Top! SMBC Indonesia Catatkan Pertumbuhan Positif di Triwulan-I 2025, Berikut Rincian Lengkapnya Top! SMBC Indonesia Catatkan Pertumbuhan Positif di Triwulan-I 2025, Berikut Rincian Lengkapnya
-
ASDP Maksimalkan Layanan di Lintas Penyeberangan Utama ASDP Maksimalkan Layanan di Lintas Penyeberangan Utama