LRT Palembang Sepi , Moeldoko Lempar Kesalahan Pemerintah Pusat

Jakarta, MERDEKANEWS-- Kepala Kantor Staf Presiden RI Moeldoko menyalahkan Pemerintah Daerah Sumatra Selatan atas sepinya moda transportasi kereta ringan cepat (Light Rapid Transit/ LRT) Palembang.

Menurutnya tugas pemerintah pusat sudah selesai dengan membantu pembangunan. Tugas selanjutnya diemban oleh pemerintah daerah setempat.

"Dia (Pemda Sumsel) harus berupaya maksimal bagaimana utility (manfaat) sebuah infrastruktur itu bisa berdaya guna dengan baik. Bukan belum ada mengeluh, setelah dibangun mengeluh. Terus apa kerjaan mereka?" kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden RI, Jakarta, Selasa (12/2).

LRT Palembang sepi penumpang. Foto: CNN Indonesia

Kabar LRT Palembang sepi penumpang berhembus beberapa waktu terakhir. Usai gelaran Asian Games 2018, LRT Palembang hanya ramai saat akhir pekan.

Padahal biaya investasi kereta cepat pertama Indonesia itu mencapai Rp10,9 triliun. Belum lagi menyoal subsidi operasional bulanan yang mencapai Rp10 miliar.

"Maka perlunya Pemda memberikan sosialisasi sehingga infrastruktur yang ada bisa termanfaatkan dengan baik. Jangan saat PON dibangun infrastruktur, setelah itu tidak terjaga. Ini harus ada semangat pimpinan daerah," tuturnya dikutip CNN Indonesia.

Lebih lanjut Moeldoko mengatakan pemeliharaan infrastruktur oleh pemda sangat penting. Pasalnya infrastruktur merupakan investasi jangka panjang.

Menurutnya, dampaknya akan terasa hingga puluhan tahun. Maka itu, ia meminta para kepala daerah mengubah pola pikir saat ini.

"Jangan, ah butuhnya sekarang. Akhirnya setelah tiga puluh tahun ke depan baru kebingungan. Ini cermin kita lebih RBT gitu ya, saya sering bercanda itu rencana bangun tidur," ucap Moeldoko.

Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pemerintah tetap akan memberikan subsidi untuk mempertahankan operasional LRT di Palembang. LRT ini merupakan kereta pertama sebagai moda transportasi umum perintis yang beroperasi di Indonesia.

Pemerintah akan terus memberikan subsidi sambil mendorong pengelola kereta LRT mandiri dengan mengoptimalkan pendapatan yang mampu mengatasi biaya operasional yang cukup besar.
  (Atha)