Jusuf Kalla Tegaskan Golput Hak Tiap Warga Negara

Jakarta, MERDEKANEWS -- Berbeda dengan pejabat pemerintah lainnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai golongan putih (golput) atau pemilih yang tidak menggunakan haknya untuk memilih pada Pemilu 2019 merupakan hak tiap warga negara. 

Tak hanya itu, JK menyatakan tak ada konsekuensi hukum bagi pemilih yang golput dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. "Sistem pemilu kita itu hak, bukan kewajiban. Jadi kalau golput juga tidak melanggar apa-apa," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (6/2). 

Sistem ini, lanjut JK, berbeda dengan Australia yang menerapkan denda bagi warganya yang tak memberikan hak pilih. "Kalau di Australia itu kewajiban. You tidak datang, didenda 100 dolar AS, jadi orang akan milih," katanya. 

Munculnya fenomena golput, lanjut JK, tak lepas dari keapatisan para pemilih dalam pemilu 2019. Para pemilih golput ini umumnya berpikir bahwa pelaksanaan pemilu itu tak penting bagi mereka. 

Sebelumnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebelumnya memprediksi angka golput akan bertambah karena penyelenggaraan pemilu diadakan berdekatan dengan libur perayaan Paskah. 

"Ya saya rasa bukan soal ada libur atau tidak. Itu kan Paskah hari Jumat, sementara pemilihan Rabu kan, jadi tidak nyambung," katanya. 

Pemilu akan dilaksanakan pada Rabu, 17 April 2019. Sementara Jumat, 19 April 2019 merupakan hari libur Paskah. Pada Kamis, 18 April 2019 menjadi hari kejepit yang diteruskan Sabtu-Minggu pada 20-21 April 2019 merupakan hari libur. 

Perludem menyebut bahwa angka golput kemungkinan meningkat karena tidak ada kesesuaian visi misi politik antara calon pemilih dengan kandidat hingga permasalahan teknis dan administratif. 
  (Alesha)