Kubu Sebelah Kritisi Tol Trans Jawa Kebanggaan Jokowi

Jakarta, MERDEKANEWS - Mega proyek tol Trans Jawa yang sangat dibanggakan Presiden Joko Widodo, mendapat kritikan tajam. Tol sepanjang 741 kilometer itu tarifnya mahal. Selain itu, ramainya ketika hari libur khususnya mendekati Lebaran.

Bambang Susanto Priyohadi, pakar infrastruktur mengatakan, pembangunan jalan tol saat ini cenderung hanya untuk kepentingan sesaat. Lho? Yang dimaksud sesaat adalah jalan tol dikebut hanya untuk memenuhi kebutuhan Lebaran, Natal atau Tahun Baru.

Sesekali coba cek jalan tol dari Jakarta menuju Cirebon, atau sampai ke Semarang dan Surabaya. Jalan tol mana yang ramai dalam setahun. "Dari 365 hari paling-paling yang ramai hanya 15 hari saja. Hari lainnya kosong," paparnya dalam diskusi Indonesia Pasca Jokowi "Pembangunan Infrastruktur Untuk dinikmati, Siapa?" di Media Center Prabowo-Sandi Jalan Sriwijaya I Nomor 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019).

Kedua, lanjut Bambang, pembangunan jalan tol ini  tidak direncanakan dengan baik. Sehingga biaya pembangunannya menjadi mahal. Dan, tidak tertutup kemungkinan ada bau korupsi dalam proyek tersebut. Ambil contoh tol tumpuk Jakarta hingga Karawang, harganya cukup mahal. "Karena, tol itu tidak menggunakan teknologi yang umum. Di mana, jalan tol itu seyogyanya di daratan, bukan melayang. Akibatnya biaya pembangunannya mahal sekali, sekitar Rp500 miliar per kilometer," kata Bambang.

Lebih celaka lagi, lanjut Bambang, proyek jalan tol hanya untuk memenuhi order pengusaha atau kelompok bisnis tertentu. Dan yang paling kasat mata adalah: tarif Tol Trans Jawa mahal sekali.

Ingin nikmati jalan tol dari Jakarta ke Surabaya, ongkos tolnya sekitar Rp600 ribu sekali jalan. Pulang-pergi ya sekitar Rp1,2 juta. Itu baru untuk tol, belum untuk keperluan lainnya," ungkap Bambang.

Selanjutnya Bambang menyarankan agar pemerintah lebih mengembangkan kereta apimemanfaatkan jalan-jalan kereta api. Untuk perjalanan kurang dari 300 kilometer sangat memungkinkan ditempuh dengan kendaraan pribadi atau angkutan umum. Akan lebih baik lagi kalau menggunakan kereta api," ungkap Bambang.

Di sisi lain, dirinya mengkritisi infrastruktur untuk penyediaan air dan pengelolaan air bersih. Dari 378 Perusahaan Daerah Air Minum (PDA), jumlah air keluar namun tidak dihitung dan tidak menciptakan pendapatan, berisar 30%-35 %. "Di PAM Jaya, misalnya, kebocoran yang terjadi pada tahun lalu , sekitar 40%. Angka itu hampir sama dengan Rp700 miliar," ungkap Bambang. (Setyaki Purnomo)