Saumlaki, MERDEKANEWS - Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Maluku, Kamis (10/1/2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan proyek infrastruktur yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk). Proyek tersebut adalah Jembatan Leta Ora Ralan di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat.
Jembatan Leta Ora Ralan yang dulunya bernama Wear Arafura ini memiliki panjang 323 meter, dibangun dengan skema multiyears contract tahun anggaran 2016-2018 dengan anggaran lebih dari Rp123 miliar. Jembatan ini merupakan prasarana penghubung antara Pulau Yamdena dan Pulau Larat, yang digunakan oleh masyarakat kedua pulau untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan kegiatan perekonomian di wilayah tersebut.“Infrastruktur ini penting bagi masyarakat agar mereka mampu mendapat akses perekonomian yang lebih baik lagi,” ujar Menkeu.
Salah satu tujuan dibangunnya jembatan ini adalah untuk mobilisasi barang dan jasa seperti hasil pertanian, peternakan dan perkebunan. Pasokan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dari Pulau Larat ke Yamdena semakin lancar dan dapat menekan biaya logistik, serta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.
Selain itu, jembatan yang terhubung dengan jalan nasional ini akan mempermudah akses untuk menjangkau daerah pariwisata di Pulau Yamdena yakni Saumlaki dan pelabuhan di Pulau Larat. Manfaat lainnya, warga tidak perlu lagi menyeberang dengan kapal berbayar sehingga dapat menghemat biaya.
Di sisi lain, Menkeu mengatakan bahwa Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) masih memiliki anggaran sebesar Rp880 miliar untuk keperluan alokasi umum, alokasi khusus, dan Dana Desa. Menurut Menkeu, masih banyak desa tertinggal di Kabupaten MTB yang perlu memanfaatkan Dana Desa.
“Kami berharap, desa tertinggal akan mendapat anggaran lebih banyak dan dukungan dari Bapak Camat dan Bupati dalam memanfaatkan Dana Desa yang telah diberikan oleh Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Selanjutnya, Menkeu menyatakan bahwa komitmen dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyebarkan infrastruktur di Indonesia, sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk pembangunan yang merata di seluruh tanah air. Menkeu juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR karena telah menggunakan dana untuk membangun daerah, sehingga masyarakat dapat merasakan pemerataan kesejahteraaan. “Kita akan menggunakan instrumen fiskal untuk sungguh-sungguh membangun daerah kepulauan yang masih membutuhkan perhatian secara cepat,” tutup Menkeu dalam sambutan peresmian Jembatan Leta Ora Ralan.
Pada kunjungan kerjanya, hari ini Jumat (11/1/2019) Menkeu bertemu dengan jajaran pejabat dan pegawai kantor vertikal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Saumlaki, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Perpajakan (KP2KP). Dalam arahannya, Menkeu berpesan agar jajaran Kemenkeu di kantor vertikal yang berhadapan langsung dengan pelaku ekonomi dapat tetap menjaga integritas, profesionalitas, dan rasa saling menghormati.
“Saya mohon betul untuk seluruh jajaran Kemenkeu di kantor vertikal, karena Anda berhadapan langsung dengan pelaku ekonomi dan Anda adalah wajah Kemenkeu, sehingga dalam memberikan pelayanan tetap menjaga integritas, profesionalitas, dan rasa saling menghormati,” pesan Menkeu. (Setyaki Purnomo)
-
Indonesia Promosi Infrastruktur Berbasis Energi Hijau di World Water Forum ke-10 Kementerian PUPR dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur mengutamakan prinsip lingkungan berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada
-
Menteri Arifin Undang Perusahaan Belanda Investasi Energi Bersih dan Infrastruktur Ketenagalistrikan Antarpulau Kami mengundang perusahaan Belanda untuk dapat melakukan investasi di bidang energi bersih dan juga infrastruktur ketenagalistrikan antarpulau di Indonesia. Indonesia juga memiliki sumber mineral yang dapat mendukung pelaksanaan transisi energi dan membuka kerja sama dalam pengembangan industri hilir
-
Menhub Budi Karya Komitmen Bangun Infrastruktur Transportasi Tahun 2024 merupakan tahun akhir pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan fokus Kementerian Perhubungan pada pencapaian target RPJMN 2020-2024 menjadi prioritas yang harus dilaksanakan
-
63 Tahun Berkarya, Hutama Karya Jawab Tantangan Pembangunan Infrastruktur Di usia ke 63 tahun ini, Hutama Karya tidak hanya memastikan kestabilan dari sisi bisnis konstruksi namun juga dari sisi peningkatan performa keuangan
-
Pertamina dan Bakrie Group Akan Kembangkan Infrastruktur Riset Berkelanjutan di IKN Pertamina memiliki komitmen kuat untuk menjadi penggerak sustainability di Indonesia. Skema kerjasama ini sangat menarik karena terjadi sinergi antara BUMN, swasta dan universitas kelas dunia. Sehingga, ini bukan hanya membuat bangunan fisik, tapi dapat menjadi fondasi bagi Indonesia