KLHK Komit Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca

Jakarta, MERDEKANEWS -Pemerintah Indonesia konsisten melaksanakan penurunan target emisi gas rumah kaca (GRK), dan program adaptasi perubahan iklim di dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai produk dari Paris Agreement.

Indonesia juga telah meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations. Melalui NDC, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK pada 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41 persen melalui kerja sama internasional.

“Data tahun 2016, Indonesia berhasil menurunkan emisi sebesar 8,7 persen dari berbagai sektor. Pada 2017, penurunan emisi telah mencapai sekitar 16 persen,” ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar saat memimpin delegasi Indonesia yang dihadiri 45.000 orang peserta dari 197 perwakilan negara hadir membahas status dan upaya pengendalian perubahan iklim dunia, Selasa (4/12/2018)

Dalam mencapai target 29 persen, Indonesia memiliki modalitas yang baik dalam pemenuhan janji NDC yaitu melalui kebijakan dan peraturan yang dimiliki, serta aktivitas dan peran lembaga dalam mendukung pendanaan, pengembangan kapasitas, transfer teknologi, kemitraan, dan penelitian.

Sebagaimana diketahui dampak perubahan iklim telah mengancam keberlanjutan negara-negara di dunia dan berdampak nyata bagi kehidupan manusia. Pada COP 21 tahun 2015, negara-negara peserta UN sepakat berupaya menekan kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celsius pada tahun 2100 atau bahkan 1,5 derajat celsius sebagaimana tertuang dalam Paris Agreement. Pertemuan COP 24 di Polandia, akan menentukan perjalanan perubahan iklim ke depan.

“Semua negara hadir di Katowice, dan membuktikan komitmennya dalam pengendalian perubahan iklim”, ucap Presiden Polandia, Andrzej Duda.

Sementara Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres juga mengingatkan bahwa dunia sedang dalam masalah dengan perubahan iklim. Menurutnya perubahan iklim berjalan lebih cepat dari upaya manusia.

“Kami mengingatkan ini adalah deadline, kita tidak punya banyak waktu untuk negosiasi yang panjang. Yang kita butuhkan adalah political will and green leadership,'' kata Guterres.

Dalam sidang PBB bidang perubahan iklim ini turut hadir tim negosiasi Delegasi Indonesia, perwakilan dari kementerian dan lembaga, LSM,  dan peneliti, yang telah dibekali kertas posisi. (MUH)