Jakarta, MERDEKANEWS -- Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Rakyat Anti Korupsi (DPP ARAK) sangat mengapresiasi terkait pembangunan infrastruktur yang massif di seluruh Indonesia pada era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk mempercepat pemerataan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan kualitas hidup, mendorong pergerakan ekonomi daerah, mengurangi biaya logistik dan memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Ironisnya, ada beberapa infrastruktur pemerintah yang terindikasi terkait dugaan korupsi. Untuk itu, DPP ARAK menyerukan kepada KPK untuk menelusuri dugaan korupsi di proyek infrastruktur tersebut. Salah satu yang mendapat sorotan proyek di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
Ketua Umum DPP ARAK Rama meminta KPK agar segera memeriksa dugaan keterlibatan oknum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur berinisial Mhm terkait kasus sanitasi air bersih (pengeboran) di Desa Kaduara Barat, Kabupaten Pamekasan. Proyek itu diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Rama mengatakan, DPP Arak mendesak kepada seluruh penegak hukum seperti Kejaksaan Agung RI , KPK RI, agar memeriksa kasus infrastruktur di dDsa Kadura Barat Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
''Program pengeboran atau program sanitasi air bersih sudah gagal di Kabupaten Pamekasan. Anggaran puluhan miliar diduga tidak dikawal secara serius oleh pemerintah daerah seperti di Desa Kaduara Barat dengan kisaran Rp300 juta. Beberapa item yang diduga tidak dikerjakan seperti penampungan air (pengadaan tandon) dan proyek tersebut di cairkan 100% dan juga diduga ada komitmen fee yang harus dibayar di muka oleh kontraktor atau rekanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur,'' beber Rama.
Program pengeboran tersebut, lanjutnya, banyak yang tidak keluar air, karena terkesan dipaksakan oleh rekanan yang mengakibatkan gagalnya program tersebut. ''DPP Arak mendesak KPK, Kejagung mengusut tuntas dan proyek di Kabupaten Pamekasan itu,'' pungkasnya.
Maka kami dari Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Rakyat Anti Korupsi (DPP ARAK) dengan ini tuntutan agar bisa ditanggapi dan ditindak cepat dan tegas oleh KPK maupun Kejaksaan Agung RI agar para koruptor ditahan secepatnya.
(Triaji)
-
KPK Tetapkan Bupati Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Korupsi BPBD Sidoarjo Sosok tersangka baru itu adalah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau yang akrab Gus Muhdlor
-
Irjen Kementan Jebolan KPK Naik Pangkat Bintang Tiga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sangat tepat mengangkat Komjen Pol. Setyo Budiyanti jebolan Direktur Penyidikan KPK sekaligus menjabat Kapolda di beberapa daerah untuk mengakselerasi bersih-bersih di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan)
-
KPK Sudah Terima Laporan Dugaan Suap Pembelian Pesawat Mirage Bekas Tentu berikutnya kami verifikasi sesuai ketentuan lebih dahulu oleh Bagian Pengaduan Masyarakat
-
Kasus Korupsi Pengadaan LNG: Karen Agustiawan Didakwa Rugikan Negara Rp1,77 Triliun Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun
-
Mendagri Tito Karnavian Tekankan Pentingnya Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi