Diduga Terindikasi Korupsi, ARAK Tuntut Proyek Infrastruktur di Pamekasan Diusut Tuntas

Jakarta, MERDEKANEWS -- Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Rakyat Anti Korupsi (DPP ARAK) sangat mengapresiasi terkait pembangunan infrastruktur yang massif di seluruh Indonesia pada era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk mempercepat pemerataan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan kualitas hidup, mendorong pergerakan ekonomi daerah, mengurangi biaya logistik dan memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

Ironisnya, ada beberapa infrastruktur pemerintah yang terindikasi terkait dugaan korupsi. Untuk itu,  DPP ARAK menyerukan kepada KPK untuk menelusuri dugaan korupsi di proyek infrastruktur tersebut. Salah satu yang mendapat sorotan proyek di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Ketua Umum DPP ARAK Rama meminta KPK agar segera memeriksa dugaan keterlibatan oknum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur berinisial Mhm terkait kasus sanitasi air bersih  (pengeboran) di Desa Kaduara Barat, Kabupaten Pamekasan. Proyek itu diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Rama mengatakan, DPP Arak mendesak kepada seluruh penegak hukum seperti Kejaksaan Agung RI , KPK RI, agar memeriksa kasus infrastruktur di dDsa Kadura Barat Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

''Program pengeboran atau program sanitasi air bersih sudah gagal di Kabupaten Pamekasan. Anggaran puluhan miliar diduga tidak dikawal secara serius oleh pemerintah daerah seperti di Desa Kaduara Barat dengan kisaran Rp300 juta. Beberapa item yang diduga tidak dikerjakan seperti penampungan air (pengadaan tandon) dan proyek tersebut di cairkan 100% dan juga diduga ada komitmen fee yang harus dibayar di muka oleh kontraktor atau rekanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur,'' beber Rama.

Program pengeboran tersebut, lanjutnya, banyak yang tidak keluar air, karena terkesan dipaksakan oleh rekanan yang mengakibatkan gagalnya program tersebut. ''DPP Arak mendesak KPK, Kejagung mengusut tuntas dan proyek di Kabupaten Pamekasan itu,'' pungkasnya.

Maka kami dari Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Rakyat Anti Korupsi (DPP ARAK) dengan ini tuntutan agar bisa ditanggapi dan ditindak cepat dan tegas oleh KPK maupun Kejaksaan Agung RI agar para koruptor ditahan secepatnya.
  (Triaji)