Program Prukades dan Dana Desa Menjadi Topik Pertemuan Tahunan IMF-Worlbank 2018
Nusa Dua, MERDEKANEWS -- Dana desa yang dikucurkan sejak tahun 2015, menjadi stimulus yang mendorong pembangunan di wilayah perdesaan melalui program prukades dan dana desa yang menggabungkan pemerintah, perbankan dan dunia usaha mampu mendorong pertumbuhan di wilayah perdesaan.
Hal itu disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo dalam Forum Tri Hita Karana (THK) Sustainable Development, dengan tema “Kesetaraan dan Pertumbuhan Inklusivitas, Keberlanjutan, dan Kepemimpinan,'' Kamis (11/10).
Forum THK ini adalah pleno dalam Rangkaian pertemuan tahunan IMF- Worlbank 2018 di Bali.
Mendes PDTT mengatakan program produk unggulan kawasan perdesaan (prukades) mampu mengatasi kemiskinan di pedesaan. Kebijakan yang diterapkan di Indonesia ini merupakan program pertama di dunia dan menjadi inspirasi bagi negara lain karena telah teruji menghasilkan pembangunan yang signifikan
Sementara, Prof. Josept Stiglits, peraih nobel di bidang ekonomi mengapreasi model pembangunan wilayah perdesaan di Indonesia dengan dana desa sebagai stimulus pembangunan yang di mulai dari desa.
Mantan penasihat Presiden Clinton ini mengatakan: "Saya sangat mengapresiasi model pembangunan seperti ini di mana pembangunan di mulai berdasar pada kebutuhan yang berbeda pada setiap daerah dan ini menghasilkan pola pembangunan wilayah yang sangat menabjubkan."
Konsep kosmologi Tri Hita Karana merupakan falsafah hidup tangguh. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keaneka ragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. (Hadi Siswo)
-
Tingkatkan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Kemendes PDTT Gelar Workshop Bahasa Isyarat Tingkatkan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Kemendes PDTT Gelar Workshop Bahasa Isyarat
-
Gus Halim: Aksi Tanggap Perubahan Iklim Harus Melibatkan Masyarakat Desa Gus Halim: Aksi Tanggap Perubahan Iklim Harus Melibatkan Masyarakat Desa
-
Menteri PANRB Dukung Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kemendes PDTT Menteri Anas mendukung penguatan akuntabilitas kinerja Kemendes PDTT, terutama dalam hal reformasi birokasi (RB) tematik
-
Gus Halim: Prosedur Pengelolaan Dana Desa Perlu Aturan Lebih Baku Pengawasan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada BPD. Melainkan membutuhkan lembaga lain yang lebih otonom dari kepentingan di desa, seperti pemerintah pusat
-
Gus Halim Optimis Tuntaskan RPJMN Bidang Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di 2024 Pasti semua bisa dilakukan dan harus (optimis) sampai ke RPJPN,