Jokowi Kebut Sertifikasi Lahan Rakyat Di Daerah

Tangerang, MERDEKANEWS -Konflik lahan di masyarakat masih kerap terjadi. Jokowi masih sering dapat keluhan soal sengketa tanah. Kinerja Sofyan Djalil di BPN dipertanyakan.

"Sertifikasi tanah harus dipercepat karena setiap saya pergi ke desa, kabupaten,  provinsi,  banyak sekali sengketa atau konflik tanah. Itu karena rakyat tidak pegang tanda bukti hukum kepemilikan tanah berupa sertifikat,"kata Presiden Jokowi saat menyerahkan 10.000 sertifikat tanah untuk warga Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, Rabu (26/9/2018).

Menurutnya, kalau rakyat pegang sertipikat tanah, maka tidak akan ada lagi yang berani mengganggu. "Kalau belum sertipikat masih bisa disengketakan," imbuhnya.

Ia menyebutkan, pada 2015 ada 126 juta bidang tanah rakyat yang harus bersertifikat. Namun, saat ini yang bersertifikat baru 46 juta bidang atau masih ada 80 juta yang belum bersertifikat.

"Dulu dalam setahun BPN hanya mengeluarkan 500.000-600.000 sertipikat, kalau kecepatannya seperti itu maka butuh 150 tahun untuk menyelesaikan, padahal sengketa tanah makin banyak," katanya.

Presiden pun meminta sertifikasi tanah dipercepat. Pada tahun 2017 sudah diserahkan 5 juta sertipikat, pada 2018 diserahkan 7 juta sertifikat dan tahun 2019 ditargetkan 9 juta sertipikat.

Apalagi, kata dia, sertipikat tanah merupakan hak rakyat sebagai bukti kepemilikan tanah sehingga diharapkan tidak ada sengketa tanah di masa mendatang.

Jokowi juga meminta kepada warga yang sudah memiliki sertipikat tanah untuk menjaga dan merawat sertipikat yang sudah dimiliki.

"Mohon diplastiki, simpan di lemari, fotokopi dulu sebelumnya agar kalau hilang gampang ngurusnya," katanya.

Namun kalau mau jaminkan, Jokowi meminta agar warga melakukan kalkulasi dengan teliti sehingga tidak bermasalah di kemudian hari.

"Kalau mau pinjam ke bank dengan agunan sertipikat,  tolong dihitung betul, kalau bisa ngangsur silakan," tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan jika sudah memperoleh pinjaman dari bank supaya menggunakan seluruh pinjaman yang diperoleh untuk modal usaha atau investasi.  

"Setiap untung ditabung, nanti kalau sudah cukup silakan untuk keperluan lain," katanya.
  (Hadrian)