Jakarta, MERDEKANEWS -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap usulan dana perimbangan daerah di RAPBN-P 2018. Penanganan kasus suap yang diduga menyeret banyak pihak ini dikebut.
Kali ini, lembaga anti korupsi ini memanggil 2 anggota DPR, Yaitu Azis Syamsuddin dan I Gusti Agung Rai Wirajaya. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Amin Santono.
"Azis dan Agung Rai dipanggil sebagai saksi untuk Amin Santono dalam kasus suap RABPN 2018," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, kepada wartawan, Selasa (28/8/2018).
Selain itu, KPK juga memanggil Kasubdit DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik 2 Direktorat Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Yudi Sapto Pranowo. Dia juga dipanggil sebagai saksi untuk Amin.
KPK telah menetapkan eks anggota Komisi XI DPR Amin Santono, Yaya Purnomo (eks pejabat Kementerian Keuangan), Eka Kamaluddin (perantara), dan seorang kontraktor Ahmad Ghiast. Sumber dana untuk suap itu disebut berasal dari para kontraktor di Sumedang, Jawa Barat.
KPK turut menyita sejumlah aset saat melakukan operasi tangkap tangan. Aset tersebut antara lain emas seberat 1,9 kg hingga duit Rp 1,8 miliar, SGD 63 ribu, dan USD 12.500 dari apartemen Yaya. Mobil Rubicon milik Yaya juga disita KPK. (AZIZ)
-
Ingatkan Prabowo, Musuh Utama Negara Saat Ini adalah Korupsi Bukan Oposisi Jika tidak ada oposisi maka kekuasaan menjadi instrumen politik yang utama dan penguasa menjadi tiran yang terjadi kemudian adalah penyalahgunaan kekuasaan akan merajalela
-
KPK Tetapkan Bupati Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Korupsi BPBD Sidoarjo Sosok tersangka baru itu adalah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau yang akrab Gus Muhdlor
-
Kenapa Kaesang Hapus Podcast Bersama Helena Lim Tersangka Dugaan Korupsi Timah Rp271 Triliun? tindakan Kaesang Pangarep dan timnya memicu kecurigaan dari masyarakat
-
Kemendagri Tekankan Profesionalisme Aparat Perizinan untuk Cegah Korupsi Penguatan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang menjadi pintu gerbang proses perizinan juga diperlukan
-
Kementerian PANRB Perkuat Reformasi Birokrasi pada Pemda Prioritas Pemda prioritas merupakan pemda yang nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasinya masih di bawah “B”