Pengamat: Secara Etika Jatah Kursi Wagub DKI Milik Gerindra

Jakarta, MERDEKANEWS - 'Ngototnya' PKS yang ingin meminta jatah kursi Wagub DKI Jakarta setelah Sandiaga Uno maju sebagai Cawapres bisa multitafsir. Secara etika seharusnya pengganti Sandi dari Gerindra.

Pengamat hukum RBJ Bangkit mengatakan, dalam politik harus mengedepankan etika. Nah, jika melihat kasus siapa yang dapat hak maka bisa dikatakan adalah milik Gerindra.

Menurutnya, Anies Baswedan saat diusung Gerindra dan PKS bukanlah kader parpol. Dan Sandi adalah kader maka yang berhak menggantikan Sandi secara etika kader Gerindra.

"Karena Sandi adalah kader Gerindra. Etikanya ya Gerindra yang mengisi kursi Wagub bukan PKS," tegas jebolan Magister Hukum dari UI ini kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 15 Agustus 2018.

Bangkit menjelaskan PKS yang terkesan kebelet ingin merebut kursi Wagub tidak hanya berhadapan dengan Gerindra. Karena, dalam aturan kepala daerah yang berhenti atau mengundurkan diri harus dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.

"Harus mendapatkan persetujuan seluruh fraksi di DPRD. Jadi tidak asal menyodorkan nama. Nah, jika ngebet dan tak beretika bisa saja fraksi-fraksi menolak usulan PKS, apalagi jika calonnya dianggap tidak paham persoalan Jakarta," ungkapnya.

Parpol atau gabungan parpol lanjut Bangkit, mengusulkan nama calon untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. "Jadi perjalanannya panjang. Tidak ujug-ujug langsung dilantik," bebernya.

Dia mencontohkan kasus Jokowi-Ahok. Di mana saat Jokowi maju di pilpres dan menjadi presiden maka kursi kosongnya diisi oleh PDI Perjuangan. "Inilah etika politik yang baik. Saya rasa PKS akan taat dalam etika," tukasnya.

Paham Jakarta dan Berani

RBJ Bangkit

Siapa figur yang layak menjadi pendamping Anies Baswedan mulai mengerucut. Para tokoh, LSM, pengamat hingga ulama berpendapat agar kursi kosong di Balaikota diisi oleh figur yang paham ibukota dan punya keberanian.

Diketahui Sandi secara jelas telah memberikan sinyal siapa yang pas menggantikan dirinya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik dari Gerindra. Lalu, Mardani Alisera dari PKS.

"Kalau dilihat dari dua tokoh ini yang paham Jakarta ya Taufik. Karena dia sudah lama berkecimpung dalam membahas persoalan banjir, macet, penuntasan kemiskinan hingga pengesahan peratutan daerah (Perda),," ungkap Bangkit.

Paham soal Jakarta dan ketegasan kata Bangkit agar roda pemerintahan bisa berjalan maksimal. "Tegas tapi tak paham Jakarta ya bahaya. Saya rasa Taufik mampu menjalankan tugas sebagai Wagub," bebernya.

Sementara itu Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid saat ini nama yang pengganti Sandiaga masih terus dibicarakan. Tetapi, kata dia, nama itu juga akan dikomunikasikan ke Gubernur Anies Baswedan.

"Proses sedang berjalan dan mudah-mudahan ya itu pasti akan dikomunikasikan dengan Pak Anies," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/8).

Hidayat mengatakan, PKS berusaha menghadirkan calon pemimpin DKI yang bisa kerjasama dengan Anies. Kader PKS, lanjutnya, banyak yang memenuhi syarat itu.

"Beliau pasti berharap beliau sukses juga dan sukses itu kan membutuhkan kualifikasi calon yang mendekati apa yang beliau idealkan. InsyaAllah kader PKS banyak yang memenuhi itu," ungkapnya.

Wakil Ketua MPR ini menjelaskan proses pengusulan pengganti Wakil Gubernur harus menunggu beberapa tahapan. Mulai dari keluar surat Kementerian Dalam Negeri tentang pengunduran diri Sandiaga, kemudian sidang paripurna memutuskan 'menerima' pengunduran diri itu baru disusul pengajuan pengganti Wakil Gubernur. (Ira Safitri)