
Jambi - MerdekaNews - Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) dikhabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat dan anggota DPRD Provinsi Jambi. Lagi-lagi dugaan suap musababnya.
Selasa (28/11/2017), Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston membenarkan adanya PTT terhadap anggota DPRD Provinsi Jambi, berdasarkan informasi dari Kapolda. "Saya dapat informasi dari Kapolda ada OTT anggota dewan, cuma siapa orangnya saya belum mendapat informasi," kata Cornelis.
Sementara Pantauan di Mapolda Jambi sekitar pukul 16.00 WIB, beberapa petugas KPK terlihat menggiring Saipuddin, Asisten III Pemprov Jambi memasuki ruang penyidik.
Saipuddin terlihat mengenakan kaos berkerah dan celana dinas PNS, beriringan dengan petugas KPK membawa diduga berkas dalam kantong plastik hitam.
Beberapa saat kemudian, polisi membawa alat penghitung uang memasuki ruang penyidik. Sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi yang diamankan dikabarkan sudah terlebih dahulu berada di ruang penyidik.
Hingga saat ini Mapolda Jambi masih memfasilitasi pengamanan pejabat dan anggota DPRD Provinsi Jambi yang terkena OTT tersebut. Belum ada keterangan resmin dari KPK dan Kepolisian setempat terkait penangkapan anggota DPRD Provinsi Jambi dan pejabat Pemprov Jambi tersebut.
(Setyaki Purnomo)
-
Bukan Rezeki, Guru Terima Hadiah dari Orang Tua Murid Tapi Bentuk Gratifikasi! guru yang menerima hadiah dari orang tua murid saat kenaikan kelas merupakan bentuk dari gratifikasi, bukan rezeki
-
Boby Nasution Menantu Jokowi Datangi KPK, Ada Apa Nih? menantu Jokowi itu menjelaskan, selain dirinya, tujuh kepala daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara turut diundang
-
Korupsi Terjadi karena Ada Persekongkolan dan Ikut Arahan Pimpinan korupsi dapat terjadi karena adanya persekongkolan atau berkomplot untuk melakukan kejahatan, serta mengikuti arahan pimpinan
-
Bentuk Transparansi Penyelenggara Negara, Pejabat Tak Lapor LHKPN Harus Disanksi LHKPN ini kan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara kepada masyarakat
-
KPK Setuju Ide Presiden Prabowo Soal Penjara Khusus Koruptor: Kalau Perlu Negara Tidak Usah Kasih Makan Johanis malah melempar wacana agar negara tidak usah menyediakan makanan untuk koruptor saat menjalani masa penahanan di penjara