Jokowi Dua periode, Habis Infrastruktur Bangun Industri Manufaktur

Jakarta, MERDEKANEWS - Anggota DPR dari PDI Perjuangan Sukur Nababan mengingatkan Kementerian Perdagangan untuk lebih fokus dalam menjalin kerja sama dagang dengan negara lain.

"Jadi jangan sekedar mengizinkan produk luar masuk ke Indonesia, tanpa ada kontribusinya. Jajaki peluang investasinya. Minta mereka menanam modal di Indonesia. Kita bisa dapat teknologinya, lapangan kerjanya dan rakyat bisa lebih sejahtera. Saya kira kemendag harus lebih visioner Pak Jokowi," papar Sukur di Jakarta, Sabtu (4/8/2018).

Kader PDI Perjuangan yang terkenal vokal di Komisi V DPR ini, mengaku masih ragu dengan kemampuan para menteri dalam memaknai berbagai arahan atau kebijakan dari Presiden Jokowi. Semisal, fokus pemerintahan Jokowi membangun infrastruktur bertujuan untuk menekan biaya logistik di Indonesia yang tergolong mahal ketimbang negara tetangga. Akibatnya, daya saing dari produk Indonesia acapkali kalah.

"Selain itu, infrastruktur bertujuan untuk membuka sentra-sentra produksi yang selama ini tertutup karena minimnya akses. Dengan terbangungnya infrastruktur maka perekonomian di daerah bisa lebih berpeluang untuk bertumbuh," paparnya.

Terkait keinginan Presiden Jokowi agar proyek infrastruktur yang bahan baku impornya tinggi dievaluasi, menurut Sukur, tepat. Sudah waktunya pembangunan infrastruktur di Indonesia mengedepankan penggunaan produk dalam negeri. "Produksi baja dari anak-anak bangsa kita juga unggul kok. Sejak awal saya sudah ingatkan, beri karpet merah kepada produk lokal kita. Lha, kualitas juga tidak kalah kok," tuturnya.

Ke depan, lanjut Sukur, era Jokowi perlu fokus mengembangkan industri manufaktur. Agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi negara lain. Demi mengurangi ketergantungan terhadap impor yang bisa menggerus cadangan devisa. "Kita ingin bisa menjadi negara mandiri. Kita punya modal dan kemampuan. Tentu saja semua elemen harus lebih kompak dan visioner," kata Sukur.

Saat ini, menurut Sukur, dukungan perbankan terhadap pembangunan industri manufaktur masih jauh dari harapan. Kredit perbankan untuk sektor ini, masih tergolong mahal, dua digit. "Di Malaysia saja, kredit untuk industri yang strategis bunganya bisa satu digit. Negara lain juga begitu. Nah, kita masih dua digit. Bagaimana bisa berlari cepat manufaktur kita. Kalau perlu negara beri subsidi," tegas Sukur.

Untuk industri besar yang Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) besar, pemerintah perlu berikan insentif. bentuknya bisa berupa keringanan pajak. Artinya, semakin tinggi serapan produk lokal dari sebuah industri maka semakin diringankan pajaknya. "Dengan begitu, industri lokal yang kecil-kecil bakalan hidup. Soal kualitas, jangan khawatir deh. Mereka tentu bersaing untuk mencipatakan produk yang bagus agar laku di pasaran," ungkapnya.

Apabila Jokowi terpilih kembali, Sukur berharap, fokus pemerintahan adalah membangun industri manufaktur. "Kalau rakyat masih memberikan amanah kepada Pak Jokowi, kita ingin dorong pengembangan industri manufaktur. Kita ingin menjadi bangsa mandiri. Bukan bangsa yang tertinggal terus," kata Sukur. (Setyaki Purnomo)