
Jakarta, MERDEKANEWS -Pengadaan 11 pesawat Sukhoi SU-35 kembali dibahas. Wiranto menggelar rapat bersama Menhan Ryamizard Ryacudu untuk membentuk tim khusus untuk menyelesaikan pengadaan pesawat tempur tersebut.
Rapat berlangsung di kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/8/2018). Turut hadir Irjen TNI Letjen Muhammad Herindra dan Wakil KSAU Marsda Wieko Syofyan.
"Tim kecil ini nantinya untuk mengecek secara detail, dan teknis serta melakukan kajian-kajian sehingga menghasilkan suatu perencanaan yang sistematis," kata Wiranto.
Wiranto menyatakan, tim tersebut nantinya akan mengkaji pengadaan Sukhoi SU-35 dari berbagai aspek. Dia ingin pengadaan Sukhoi tersebut, menguntungkan Indonesia.
"Masalah anggaran dikaji, termasuk yang mengatur masalah tipe-tipe dan kelengkapan yang nanti akan kita dapatkan. Juga adanya keinginan kita untuk bisa memasarkan Sukhoi SU-35 dan bagaimana teknologinya," papar Wiranto.
Selain itu, rapat tersebut juga membahas kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan soal pengembangan jet tempur Korea Fighter eXperiment dan Indonesia Fighter eXperiment (KFX dan IFX). Tim kecil yang dibentuk itu juga untuk mengkaji kerja pembuatan KFX dan IFX.
Kemenhan sebelumnya sudah menandatangani kontrak pengadaan 11 pesawat Sukhoi SU-35. Pesawat tersebut direncanakan tiba di Indonesia tahun ini. Penandatanganan kontrak ini dilakukan pada 14 Februari 2018. Sukhoi SU-35 yang akan didatangkan dari Rusia ini sudah memiliki persenjataan lengkap dengan nilai kontrak mencapai USD 1,140 juta.
Sementara itu, untuk program KFX dan IFX rencananya diproduksi mulai tahun 2022. IFX akan diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia. Prototype IFX diharapkan bisa diuji coba mulai tahun 2020. (Aziz )
-
Prabowo Tidak Bersedia Jelaskan Pembelian Pesawat Bekas di Arena Debat Debat Capres Pemilu 2024 telah membuka mata publik bahwa banyak kejanggalan yang dilakukan oleh pemerintah selama berkuasa. Prabowo Subianto, capres yang diyakini sebagai perpanjangan penguasa dalam debat terbuka diminta menjelaskan penggunaan uang rakyat sebesar Rp 12 triliun, namun tak bersedia menjelaskan dengan berkilah waktunya terbatas.