KPK Selidiki Kasus Suap Kalapas Sampai Ke Menkumham

Jakarta, MERDEKANEWS -Selain Kalapas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran dana suap atau barang ke pejabat di atas kalapas, Sukamiskin, Bandung. Diduga kuat banyak yang terlibat dalam kasus jual beli izin dan fasilitas mewah di Lapas kepada napi.

Tak hanya itu, lembaga antikorupsi ini juga menyelidiki hubungan pergantian Kalapas Sukamiskin, oleh Menkumham Yasonna Laoly, dengan kasus  jual beli atau pemberian fasilitas kamar mewah dan perizinan bagi napi kasus korupsi.

Skandal suap pemberian fasilitas mewah bagi koruptor ini sudah terjadi sejak lama, atau sebelum Wahid Husein menjabat Kalapas Sukamiskin.

Diketahui pada Maret 2018, Menkumham Yasonna secara tiba-tiba melakukan perombakan jajaran eselon II di lingkungan kementeriannya. Salah satu yang mendapat tugas baru adalah Wahid Husein yang menjabat Kalapas Sukamiskin.

Ironisnya, belum genap sebulan, Wahid Husein terendus tim KPK sudah melakukan praktik penyuapan di dalam penjara khusus koruptor itu. Sejak April 2018 KPK membuntuti Wahid dan sejumlah pihak lain.

"Kami curigai praktik ini sudah berlangsung lama. Sebab, Kalapas saat diperiksa seperti innocent gitu, dia bilang kalau ini cuma meneruskan tradisi yang lama-lama. Bahkan di lapas-lapas lainnya diduga juga ada praktik itu. Tapi mengenai perombakan Menkumham itu kami belum tahu, semua masih didalami," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Sabtu (21/7/2018).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku, tengah mengembangkan kasus pemberian fasilitas mewah terhadap koruptor dalam Lapas Sukamiskin. Apakah ada aliran uang atau barang ke oknum selain Kalapas Sukamiskin, Bandung. Terutamanya ke para pejabat di atasnya.

"Jadi apakah ini juga mengalir ke atasnya, kami belum bisa konfirmasi. Masih didalami untuk pengembangan kasus tersebut," kata Laode.

Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Liberty Sitinjak menilai, munculnya dugaan praktik jual beli izin para narapidana di Sukamiskin, tidak benar.

"Jual beli izin dan fasilitas itu tidak benar. Saya masih menunggu hasil pemeriksaan," ujar Liberty di Sukamiskin, Bandung.

Menurut Liberty, dalam kejadian OTT ini pihaknya menyerahkan kepada Menteri Yasonna Laoly untuk memberikan tanggapan menyeluruh. Di Sukamiskin, menurut Liberty ia hanya mengakomodir dokumen yang berkaitan dengan OTT dini hari.

"Saya masih dalam rangka pengumpulan data yang berkaitan tadi pagi," ujarnya berdalih.
Seperti diketahui, Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Operasi Tangkap Tangan di Lapas Sukamiskin, Bandung. Dalam OTT, tim KPK turut mengamankan Kalapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Wahid Husen.

Tak hanya mengamankan Wahid Husen, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait suap. Barang bukti tersebut yakni sejumlah uang 139 juta dan kendaraan (Hadrian)