Ancaman PPP Untuk Haji Lulung Jika Tak Mundur Dari DPRD DKI

Jakarta, MERDEKANEWS - Kisruh antara PPP dengan Abraham Lunggana alias Haji Lulung terus berlanjut. Partai Ka'bah itu mengancam akan 'menjegal' pencalegan Haji Lulung.

Diketahui, Haji Lulung nyaleg di tingkat DPR RI melalui PAN. Berpegang pada UU 7/2017 dan PKPU 20/2018, PPP meminta Lulung segera mundur dari jabatannya di sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Hingga kini surat pengunduran diri Lulung belum diterima PPP.

Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek), meminta Haji Lulung segera mundur. Hal senada diucapkan Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Aziz.

Dia mengaku kaget Lulung tak mendaftar di PPP. Aziz kaget karena Lulung memutuskan maju nyaleg tanpa sebelumnya mengundurkan diri.

"Belum ada (surat pengunduran diri). Beliau memang nggak daftar di kita, sampai pendaftaran kemarin nggak ada. Dan terus dia malam, tadi malam ada rilisnya dia katanya daftar dari PAN. Kaget juga kita, kok dia belum ngajuin surat pengunduran diri tapi sudah bisa didaftarkan dari PAN," papar Aziz.

Lulung sendiri memutuskan maju nyaleg dari PAN karena PPP dianggap masih berkonflik. Dia pun menyinggung soal pemberhentian dirinya oleh PPP karena tak mau mendukung Ahok.

"Ente kan tahu kalau konflik PPP itu berkepanjangan. Kemudian kita juga merasa gelisah saat itu. Kemudian, sebelum dikatakan konflik itu selesai, muncul Pilkada DKI," papar Lulung.

Soal kemungkinan penjegalan pencalegan dirinya oleh PPP, Lulung justru melakukan serangan balik. Dia menyebut Wasekjen PPP Achmad Baidowi 'anak kemarin'.

"Dia nggak ngerti apa-apa. Anak kemarin itu. Baidowi kan anak kemarin. Wakil Ketua DPRD itu kan dipilih rakyat. Berhenti itu bukan otomatis berhenti dari DPRD, ada mekanismenya sendiri," tutur Lulung.

Maju nyaleg DPR RI, Lulung masuk Dapil Jakarta III. Ia berjanji akan mundur dari PPP jika ditetapkan sebagai caleg.

"Iya," ujar Lulung.

Terkait hal ini, Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay menyebut tak perlu ada upaya jegal-menjegal. Dia yakin Lulung paham konsekuensi dari pencalegannya melalui PAN.

"Tidak perlu ada istilah jegal-menjegal. Karena itu, ancaman-ancaman seperti ini tidak diperlukan. Saya yakin, Pak Haji Lulung akan mematuhi seluruh aturan yang ada," kata Saleh. (Ira Safitri)