Pemerhati Jakarta: Walikota Yang Dicopot Anies Jangan Lebay Lah

Jakarta, MERDEKANEWS - Heboh dicopotnya para walikota oleh Anies Baswedan masih menjadi bola liar. Kabarnya, para walikota yang protes lantaran dicopot jabatannya karena ada oknum yang ingin memanfaatkan.

Ada juga lantaran para walikota mengambil momen untuk pencalegan. Disebut-sebut mantan Walikota Jakbar Anas Effendi masuh dalam daftar caleg dari PKB.

Pemerhati Jakarta yang juga Ketua Forum Bersama Jakarta (FBJ) Budi Siswanto mengatakan, walikota yang dicopot banyak yang tidak becus kerja.

“Diduga ditunggangi kepentingan politik. Jadi jangan lebay lah, masa hanya siap dilantik tapi tidak siap diganti,” ungkap kepada wartawan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (19/7/2018).  

Budi menilai, penyegaran dan pergantian dalam birokrasi sudah menjadi hal lumrah. Dan itu adalah wewenang gubernur, apalagi kinerja walikota pilihan Ahok stag dan tidak ada prestasi.

“Walikota Jakbar Anas Effendi misalnya. Semua orang juga tau kalau dia suka tidur. Coba Anda lihat apa kerjanya di Jakbar, tanya saja kepada camat dan lurah siapa Anas?,” ungkapnya.

Budi menyatakan, semua walikota yang dicopot Anies kinerjanya di bawah standar. Di Jaksel misalnya, walikota tidak mampu menyelesaikan masalah lahan MRT.

Di Jaktim menurut Budi, kinerja walikota tidak jelas. “Masa walikota hanya menghadiri acara seremonial. Coba saja Anda lihat apa program para walikota itu. Dulu, era Ahok pejabat yang distafkan Ahok numpuk padahal mereka berprestasi,” tambahnya.

Sebut saja Taufik Yudi. “Taufik Yudi bagus, tapi distafkan oleh Ahok. Dan Taufik biasa saja saat dicopot tidak koar-koar, karena jabatan itu adalah amanah dan hak gubernur. Biasalah tahun politik ada yang mau cari sensasi aja,” tukasnya.

Tragisnya lagi, banyak pejabat yang distafkan Ahok dituduh korupsi. Padahal tidak terbukti secara hukum.

“Saya yakin walikota yang diganti Anies itu saya rasa masih lebih elegan, karena tidak pernah terucap dari mulut gubernur kalau mereka korupsi,” bebernya.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut pencopotan jabatan melalui pesan WA terbilang wajar. Ia memperkirakan pada saat pencopotan itu Surat Keputusan (SK) mutasinya belum disiapkan, sehingga diinfokan lebih awal melalui pesan singkat.

"Soal diganti dengan WA, dengan telepon kan proses, mungkin belum disiapkan SK-nya, tapi sudah diberitahu lewat telepon. Saya kira sesuatu hal yang wajar," ujar Tjahjo di Lapangan Madya komplek Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan, Kamis (19/7).

Lebih lanjut Tjahjo mengatakan proses pencopotan 4 Wali Kota oleh Anies disebut tidak ada kejanggalan. Namun jika memang pejabat yang dipecat menganggap salah, maka itu kewenangan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan penilaian.

Dengan demikian Tjahjo menilai wajar jika seorang Gubernur maupun pemimpin daerah lain mengganti staf atau pembantu kerjanya. Dengan catatan seluruh mekanismenya dilaksanakan.

Tjahjo juga meminta KASN untuk bersikap adil, agar dalam menjatuhkan keputusannya tapi menghambat kinerja pemerintahan.

"Iya (ada sanksi kalau melakukan kesalahan), tapi apapun harus fair jangan sampe Undang-undang yang disampaikan KASN itu menghambat seorang Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati menyusun tim yang solid," pungkasnya.

  (Ira Safitri)