Jakarta, MERDEKANEWS - Pemerintah Amerika Serikat berencana mencabut Generalized System of Preference (GSP), atau fasilitas keringangan bea masuk yang diberikan kepada 124 produk asal Indonesia.
Langkah ini AS sama halnya dengan menabuh genderang perang dagang dengan Indonesia. Namun, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menepisnya. Bahwa, tidak ada perang dagang antara Indonesia dan AS. "Siapa yang mau berantem? Engak ada perang (dagang, red). Aman sentosa, gemah ripah loh jinawi,” kata Enggar di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/7/2018) malam.
Saat ditanya kesiapan menghadapi rencana tersebut, Enggar masih memberikan jawaban senada. “Jangan dipaksa-paksa, nanti kami siap. enggak ada. Gak ada perang dagang,” ujar Enggar.
Politisi Nasdem ini mengatakan, pemerintah sudah melakukan beberapa langkah. Salah satunya dengan melobi pemerintah AS melalui surat. “(Lobi-lobi) Dalam pembicaraan. Kami masih dalam proses surat menyurat,” kata dia.
Selain itu, kata Enggar, pemerintah RI sudah menggaet pemerintah China. “Kami sudah gaet, ya pada waktu PM (China) datang kan sudah ada pembicaraan sama presiden langsung,” kata dia.
Enggar sebelumnya menegaskan, pemerintah akan bersikap apabila AS menekan Indonsia. Bahkan, kata dia, Indonesia siap melawan. "Tetapi kalau kita dapat tekanan, maka hal itu bisa kita lakukan. Sama halnya dengan Amerika dan China, tapi itu akan berdampak di seluruh dunia," kata Enggar.
Dia mengingatkan, Indonesia pernah menyatakan akan menyetop impor ikan salmon dari Norwegia, ketika parlemen negara itu memerintahkan agar anggaran negara tidak digunakan untuk membeli sawit asal Indonesia. Pada akhirnya, Norwegia tidak memblokir sawit. "Kalau kita dapat tekanan per sektor, seperti halnya sawit, saya bilang saya akan lakukan retaliasi, yaitu saya juga bisa menghentikan (impor),” kata Enggar. (Hasan Sumantri)
-
Di Bukber Apkasi, Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pangan dan Keselamatan Jelang Arus Mudik Di Bukber Apkasi, Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pangan dan Keselamatan Jelang Arus Mudik
-
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menteri Anas: Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator Reformasi Birokrasi Terkait dengan belanja produk dalam negeri sekarang kita jadikan item penilaian reformasi birokrasi, maka sekarang sistem yang ada di LKPP langsung in line dengan sistem di Kementerian PANRB, jadi kita bisa lihat belanjanya. Begitu juga produk katalog lokal dan seterusnya, sehingga kalau mau nilai RBnya naik harus tunjukkan transaksinya
-
Badan Geologi Minta Masyarakat Sekitar G. Semeru Waspadai Awan Panas dan Aliran Lahar Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi maka tingkat aktivitas G. Semeru tetap pada Level III (Siaga) dengan rekomendasi yang disesuaikan dengan potensi ancaman bahaya terkini
-
S&P Global Ratings : Kilang Pertamina Internasional Peroleh Peringkat Credit Rating 'BBB' Penghargaan yang diterima PT KPI menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan semakin baik dan telah diakui oleh masyarakat internasional
-
Kick-off Meeting Satgas Penyiapan Ekosistem Semikonduktor: Awal dari Era Baru Industrialisasi di Indonesia Satgas Semikonduktor dibentuk untuk menjawab kebutuhan industri semikonduktor yang semakin berkembang pesat serta menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia