Banyak Pembully, Ini Jawaban Santun Anies Baswedan Buat Warganet

JAKARTA, MerdekaNews – Banyak pembully yang mengkritisi APBD 2018 dijawab santai oleh Anies Baswedan. Inilah era zaman now di mana masyarakat bersikap kritis dengan memplototi anggaran APBD.

Seperti diberitakan, APBD yang saat ini belum disahkan mudah diakses lewat situs online apbd.jakarta.go.id. Warga ibukota mudah mengecek anggaran belanja milik Pemprov DKI Jakarta.

"Saya senang. Kita bersyukur bahwa banyak partisipasi dari warga. Kita memang ingin agar anggaran ini dilihatin banyak. Tugas bulan ini ngeliatin dan dibantu banyak sekali. Kita bersyukur bahkan ini adalah dana kita semua," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Menurut Anies Baswedan saat ini anggaran yang masuk di RAPBD belum final, oleh karena itu masih bisa dikritisi. Ia menyebut, makin banyak yang mengawal APBD sejak awal maka lebih baik.

"Banyaknya mata yang melihat maka Insyaallah dana ini akan bisa dipakai lebih banyak untuk kepentingan warga. Jadi saya malah makin bersyukur. Pembahasan masih jalan, ini belum selesai. Jadi dengan pembahasan masih jalan, makin banyak yang melihat, makin baik," ucapnya.

Mengenai banyaknya penggemukan anggaran, mantan Mendikbud itu menyebut bahwa proses penggodokan RAPBD masih berjalan. Untuk itu banyaknya masukan dan pengawalan akan lebih baik.

"Kita beruntung tahun ini banyak yang ngeliatin. Kita kepengin sebetulnya lebih banyak lagi yang lihat. Jadi dengan begitu semuanya nanti bisa dibuat lebih baik. Jadi malah lebih baik kalau banyak masukan," ucapnya.

Sebelumnya, beberapa program Anies-Sandi yang menjadi sorotan antara lain naiknya anggaran tim gubernur alias TGUPP menjadi Rp 28 miliar, anggaran kolam ikan DPRD DKI yang fantastis hingga Rp 620 juta hingga kenaikan anggaran kunjungan kerja DPRD hingga Rp 107 miliar.

Anggaran tersebut menjadi bahan bully. Banyak para Ahoker’s yang dicap belum move on melakukan bully.

Padahal anggaran tersebut belum disahkan karena harus ada persetujuan DPRD dan Kementerian Dalam Negeri. “Kemendagri punya hak mengoreksi,” tegas Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan, beberapa hari lalu.

  (Ira Saqila)