Jamran: Demi Juara Umum PON, Kita Perjuangkan Honor Atlet di Dispora

Jakarta, MERDEKANEWS - KONI DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperjuangkan nasib para atlet, pelatih dan asisten pelatih (aspel). Kesejahteraan atlet menjadi target utama para pengurus KONI DKI Jakarta.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Umum KONI DKI Jakarta Jamran kepada wartawan, Jumat 22 Juni 2018. Kata dia, saat ini honor para atlet masuk dalam pos anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Jadi honor atau uang saku atlet dianggarkan di SKPD. Hingga saat ini kita terus berjuang agar anggaran di SKPD tersebut bisa cair hingga ke tangan atlet," ungkapnya.

Diketahui anggaran yang berada di SKPD dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta sekitar Rp 150 miliar. Anggaran tersebut berada di Dispora karena pada 2017, KONI terjadi konflik internal hingga terjadi dua kepemimpinan.

Konflik tersebut berdampak pada pembentukan pelatihan daerah (Pelatda) yang harusnya sudah berjalan di 2018. Karena terjadi konflik itulah akhirnya Pemprov DKI Jakarta dan DPRD menitipkan anggaran pembinaan atlet di Dispora.

"Jadi bukan masuk dalam pos anggaran KONI tapi di SKPD," terang Jamran.

Sumber di DPRD menyebutkan, Dispora hanya memasukan anggaran honor untuk 350 sampai dengan 450 atlet, pelatih dan aspel. Sedangkan kebutuhan untuk PON 2020 di Papua, DKI Jakarta membutuhkan sekitar 950.

Menurut Jamran, data dan hasil kajian tim di KONI kalau kebutuhan PON 2020 sekitar 950 atlet. Sedangkan yang terdata di SKPD sekitar setengahnya.

"Kondisi inilah yang akhirnya tidak sinkron. Karena pengajuan kami sekitar 950 atlet untuk PON 2020. Karena target Jakarta adalah juara umum," tegas Jamran.

Jamran menjelaskan akan sangat berat jika yang terdata di SKPD hanya sekitar 350 sampai dengan 450 atlet, pelatih dan aspel sedangkan data KONI adalah sekitar 950. Untuk itulah diperlukan kebijakan yang berani utuk mengubah anggaran yang saat ini ada di SKPD.  

"Pemicu kegaduhan kenapa honor atlet tidak terbayar ya karena tidak memakai data KONI yang harusnya sekitar 950. Dan data kami untuk merebut juara umum yakni 950 atlet," ucapnya.

Jamran mengaku saat ini KONI masih berjuang agar 950 atlet, pelatih dan asisten pelatih (aspel) segera dibayarkan honornya. Karena, kalau mau juara umum para atlet sudah harus masuk Pelatda secepatnya.

Terkait dana hibah Rp20 miliar di KONI menurut Jamran, kalau anggaran tersebut untuk operasional dan pembinaan para cabang olahraga. Dan, dana pembinaan sudah didistribusikan ke masing-masing cabor.

"KONI pada pengurusan saat ini telah mempersiapkan dan melaksanakan semua program-programya. Baik pengwasan, monitoring, evalusai Pelatda, mengelurakan rekomendasi bagi atlet yang masuk sekolah baru, memebenahi administrasi perkantoran yang terbengkalai pada tahun 2017," tukasnya.

Dia melanjutkan, kewajiban KONI dari 2017 hingga 2018 mendorong dan membantu Dispora dalam hal supporting data agar segera mencairkan dana Pelatda, try out hingga hak-hak atlet baik itu uang saku, honor dan lainnya.

Seperti diberitakan, DPRD DKI Jakarta telah meminta Dispora untuk melupakan program unggulan yang disebut dengan Pembinaan Prestasi Olahraga Berkelanjutan atau PPOB. Karena hal itu jauh dari dengan konsep Pelatda dalam rangka persiapan PON di papua.

Apalagi, pada tahun 2019 Pra PON untuk menentukan nomor-nomor yang akan dipertandingkan menjadi langkah awal Jakarta untuk bisa menjadi juara umum. Diketahui PPOB ini dianggarkan Rp150 miliar.

Sayangnya, dana sebesar itu Dispora hanya memasukan honor dan uang saku atlet, aspel dan pelatih sekitar 450.

Pesan Anies Untuk Dispora

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada  pihak terkait (Dispora-red) yang mengurusi anggaran pemusatan latihan daerah (pelatda) PON 2020 untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya yakni pembayaran gaji atlet DKI.

Jika ditemukan kelalaian, Anies tak segan untuk memberi sanksi.

"Ya semua yang menjadi tanggungjawab yang harus dilunasi nanti kita periksa. Harus dilunasi semuanya dan harus ditanggungjawabkan dan yang bertanggungjawab atas kelalaian itu akan dikenakan sanksi," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat usai acara HUT DKI Jakarta ke-491, Jumat (22/6/2018).

Menurutnya, dengan tidak adanya dana buat atlet bisa berdampak pada latihan. Guna menangani masalah ini, Anies mengatakan akan memeriksanya terlebih dulu.

"Bagaimana atlet bisa fokus pada latihan pada prestasi bila yang menjadi kewajiban tidak ditunaikan. Jadi terimakasih nanti kita akan periksa semuanya," ujarnya.

Sementara itu, usai paripurna HUT DKI Jakarta, Pemprov dan DPRD DKI serta KONI memberikan penghargaan pada 41 atlet dan pelajar di Ibu Kota yang berprestasi di bidang olah raga. Atlet yang menerima penghargaan sebanyak 20 orang, sementara dari kalangan siswa sebanyak 21 orang.

"Saya akan mensupport teman-teman atlet yang berprestasi. Kalau perlu kita berikan beasiswa di PTN yang mau menerima. Karena bukan apa-apa, siapa lagi yang memperhatikan mereka," ujar Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI.

Prasetyo mengatakan 41 atlet dan pelajar ini juga tengah dipersiapkan untuk PON 2020 mendatang.  

  (Sam Hamdan)