Jakarta, MERDEKANEWS - Pasca Lebaran suhu politik kembali memanas. Setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengkritisi pemerintah melalui media sosial, kini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga melakukan hal sama.
Bedanya, SBY mengkritisi pemerintah melalui akun twitter sedangkan Prabowo melalui akun facebook dan dikemas dalam bentuk pidato. SBY mengunggah kritikannya kepada pemerintah pada Senin (18/6), sedangkan Prabowo mengunggah kritikannya terhadap pemerintah pada Selasa (19/6).
Melalui akun facebooknya, mantan Danjen Kopasus mengkritik tentang lemhanya TNI saat ini. Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan soal pembagian paket yang dilakukan oleh penguasa.
“Tentara lemah, Angkatan Udara lemah, kita merasa kondisi ekonomi kita semakin memprihatinkan, menyusahkan kehidupan rakyat,” kritik Prabowo.
Soal bagi-bagi sembako yang dilakukan pemerintah, menurut Prabowo tindakan itu tidak cukup untuk memperkuat perekonomian rakyat.
“Pihak yang berkuasa melakukan aksi-aksi, apakah membagi-bagi uang, bagi-bagi paket-paket tertentu atau melaksanakan kebijakan-kebijakan yang populis tapi pada hakekatnya ini tak memperkuat kedulatan ekonomi kita,” kata Prabowo.
Prabowo mengemukakan pendapatnya bahwa kekayaan alam Indonesia sudah dieksploitasi. Tapi pembagian paket atau uang sama sekali tidak menyelesaikan masalah inti ekonomi Indonesia.
Pada bagian lain Prabowo juga mengkriitk soal kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Menurutnya, saat ini sudah salah arah dan menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. (Ira Safitri)
-
Jokowi Resmikan Rekonstruksi 147 Bangunan Pascagempa Sulbar Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan bangunan tersebut dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,31 triliun
-
Jokowi Minta Semua Bersatu Usai Putusan MK: Dukung Proses Transisi Pemerintahan Baru Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru
-
Presiden Jokowi Soal Putusan MK: yang Paling Penting Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah
-
Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Permohonan Pasangan Anies-Muhaimin Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruh permohonan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
-
Pencalonan Gibran Sah, MK Tolak Dugaan Adanya Intervensi Presiden dalam Perubahan Syarat Paslon Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dalil permohonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tersebut