
JAKARTA, MerdekaNews -Presiden Jokowi memerintahkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta-Westland 101 (AW 101) dibongkar. Apalagi dugaan kerugian negaranya sangat besar.
Hal itu dikatakan Gatot di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu malam (22/11/2017)
Gatot mengungkapkan, Pusat Polisi Militer (POM) TNI akan memanggil mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna untuk diperiksa.
Agus diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Letkol. Adm TNI WW selaku pemegang kas dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta-Westland 101 (AW 101).
"POM TNI mengadakan penyelidikan dan penyidikan dan memanggil mantan KSAU untuk dimintai keterangan sebagai saksi,"ujar Gatot.
Menurut Gatot, pengusutan korupsi Heli AW 101 merupakan perintah atau instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo.
"Intinya presiden tanyakan, panglima kira-kira kerugian negara berapa? Saya jawab, kerugian negara kira-kira Rp150 miliar, perhatikan jawaban presiden, menurut hitungan saya lebih dari Rp200 miliar. Kejar terus ya panglima, presiden katakan kejar terus ya panglima. Kalau presiden perintahkan kepada panglima TNI, kepala jadi kakipun harus saya lakukan sampai itu berhasil," ujar Gatot.
Atas dasar itu menurut Gatot, langkah yang diambil pihaknya yakni mengadakan investigasi bersama Angkatan Udara dan POM TNI serta bersama-sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan.
"Karena KPK telah memeriksa Irwan, dari informasi inilah kita kembangkan, maka kami POM mengadakan penyidikan dan penyelidikan dan memanggil mantan KSAU untuk dimintai keterangan sebagai saksi," ujar Gatot.
(muhammad)
-
Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Optimalisasi Kawasan Industri, BRI Jalin Kerja Sama dengan HKI Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Optimalisasi Kawasan Industri, BRI Jalin Kerja Sama dengan HKI
-
Bulog Pastikan Stok Beras Aman Hingga Akhir Ramadhan 2025 Ketersediaan stok beras nasional dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya hingga akhir Ramadhan 2025
-
Besok Puasa, Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan Jatuh Pada 1 Maret Hasil Sidang Isbat menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu
-
44,9 Persen Responden Respons Postif Pemberantasan Korupsi di 100 Hari Pemerintahan Prabowo tingginya angka responden yang menilai pemberantasan korupsi berjalan positif merupakan cerminan penilaian sekaligus harapan kepada Pemerintah
-
Dugaan Korupsi Hibah NPCI Jabar Rp122 Miliar, SAKSI Dorong Tersangka Beberkan Keterlibatan Pihak Lain Dugaan Korupsi Hibah NPCI Jabar Rp122 Miliar, SAKSI Dorong Tersangka Beberkan Keterlibatan Pihak Lain