JAKARTA, MerdekaNews -Pernyataan Anggota Komisi I DPR Charles Honoris yang mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dianggap bentuk ketakutan karena Gatot dinilai dekat kelompok islam. Putra konglomerat Samadikun Hartono ini pun diingatkan kasus BLBI.
“Sebagai wakil rakyat, Charles tidak sepatutnya mendesak atau menekan presiden mengganti Panglima TNI. Kalau sekedar usulan sah-sah saja. Tidak mendesak. Apalagi masa pensiun Pa Gatot juga masih lama, Maret 2018. Kenapa harus dipercepat. Dan pergantian Panglima TNI itu hak prerogratif Presiden," kata Jubir Exponen 98 M Choir, Selasa (21/11/2017).
Dia menduga Charles merasa ketakutan dengan figur Gatot yang dekat
dengan kelompok muslim. Ia mengatakan, jika kedekatan Jenderal Gatot dengan semua kelompok, baik kelompok islam maupun nasionalis dianggap sebagai langkah politik oleh Charles, ini merupakan pernyataan yang kurang tepat.
Ia mengingatkan, Charles bahwa sebagai institusi negara TNI tidak berpolitik.
“Charles sebaiknya fokus kerja saja. Jangan seperti Iwan Bopeng yang asal cuap-cuap mau potong leher TNI. Tapi ngumpet pas dicari. Ingat kasus BLBI," tegas Choir.
Seperti diketahui, Charles Honoris pernah dilaporkan oleh Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR), ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), atas ucapannya yang menyebut sikap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memutus kerja sama militer dengan Australia sebagai pencitraan.
Charles telah melanggar kode etik dewan dengan menyebarkan prasangka buruk terhadap Panglima TNI.
(Aziz )
-
Pemerintah Tetapkan 1.215 Wilayah Pertambangan Rakyat Secara nasional, WPR yang telah ditetapkan sebanyak 1.215 WPR, dengan total luas wilayah seluas 66.593,18 hektar
-
Rekrut Jurnalis Jadi Petugas, Pemerintah Komitmen Sampaikan Informasi Haji Secara Utuh Kementerian Agama melalui Biro Humas, Data dan Informasi, bersama media akan melakukan penyebaran informasi terkait penyelenggaraan haji tahun ini
-
Apkasi Ajak Penyedia Barang/Jasa Ikut APN 2024 Rebut Peluang PBJ Pemerintah Ujungnya dengan intensitas komunikasi ini akan menjadi modal penting bagi para user mengambil keputusan dalam membelanajakan kebutuhan-kebutuhan mereka melalui PBJ Pemerintah
-
Atasi Dampak El Nino, Pemerintah Masifkan Pompanisasi untuk Lahan Tadah Hujan Karena ada El Nino yang berkepanjangan, khusus Pulau Jawa kita rencana 500 ribu hektare kita daerah-daerah upland, daerah-daerah tadah hujan, kita akan melakukan pompanisasi seluas 500 ribu hektare Pulau Jawa, kemudian 500 ribu hektare di luar Jawa
-
Pemerintah Tuntaskan Pembangunan 195 Proyek Strategis Nasional Senilai 1,519 Triliun Secara kumulatif sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2024, sudah selesai 195 PSN dan beroperasi penuh dengan nilai Rp1.519 triliun. Sedangkan 77 proyek dan 13 program dalam tahap konstruksi atau operasi sebagian, nilainya Rp2.960,7 triliun