merdekanews.co
Selasa, 21 November 2017 - 07:00 WIB

Munaslub Golkar Jadi, Airlangga Kantongi Restu Jokowi

Setyaki Purnomo - merdekanews.co
Airlangga hartarto, Calon Kuat Ketua umum Golkar

Jakarta, MerdekaNews - Bila tak ada aral, DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno membahas masa depan Golkar pasca penahanan Ketum Golkar Setya Novanto oleh KPK di DPP Golkar, Jakarta, Selasa (21/11/2017). Nama Airlangga menguat karena restu dari istana.

Dalam pleno kali ini, rencana Munaslub untuk memilih bos anyar, menguat. Bahkan dipatok paling lambat akhir Desember, parpol berlambang Beringin ini sudah punya ketua umum pengganti Setya Novanto.

Yang menarik, siapakah calon kuat ketua umum Golkar? Berdasarkan pantauan MerdekaNews.co, sejumlah nama mengemuka. Semisal Airlangga Hartarto, Azis Syamsuddin, Idrus Marham dan Nusron Wahid.

Dari empat nama itu, kemungkinan besar Airlangga Hartarto yang sekarang menjabat menteri perindustrian Kabinet kerja, paling berpeluang. Selain rekam jejaknya bersih, Airlangga juga sudah mengantongi restu dari Istana.

Sebelumnya, Airlangga sudah digadang-gadang Wapres JK, namun tidak diresponnya serius. Namun ketika Presiden Joko Widodo memanggil secara khusus dan memintanya untuk menjadi ketum Golkar, seketika Airlangga bersedia. Ya, Jokowi perlu memastikan siapakah pimpinan baru di Golkar. Kalau salah orang maka dukungan Golkar kepada Jokowi dalam Pilpres 2019 yang sudah ditetapkan era Setya Novanto, bisa berbalik. "Airlangga bersama Menko Luhut bertemu presiden. Secara langsung presiden meminta beliau pimpin Golkar," papar sumber merdekanews.co, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Sementara, politisi senior Golkar, Zainal Bintang menegaskan, Munaslub bukanlah sekedar memilih ketua umum pengganti Setya Novanto. Namun membentuk kepengurusan baru."Pengurus DPP Golkar perlu wajah baru, bukan yang itu-itu saja. Ingat, kasus Setnov merupakan kesalahan kolektif. Untuk membuktikan bahwa Golkar ingin bersih-bersih, pengurusnya juga perlu dirombak," tegasnya.

Kata Zainal, aspirasi dari internal Beringin menghendaki adanya evaluasi terkait SK pencalonan kandidat kepala daerah. "Banyak yang minta, SK calon kepala daerah yang ditandatangani Setnov dan idrus Marham dievaluasi. Ini penting karena pilkada serentak sudah semakin dekat," kata Zainal. (Setyaki Purnomo)