
Jakarta, MERDEKANEWS -- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menandatangani nota kesepahaman (MoU) Jaminan Produk Halal dengan Asosiasi Pengusaha Kecil Menengah Mikro Nusantara dalam acara pembukaan Ramadhan Fest 2025 di Selasar Gedung Nusantara V MPR RI.
Dalam kesempatan tersebut Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa sertifikasi halal akan menjadi pembeda bagi pelaku usaha.
“Regulasi kita melindungi pelaku usaha, dan sertifikasi halal adalah bagian dari daya saing setiap produk halal Indonesia,” ujar Babe Haikal dalam dalam keterangan yang diterima merdekanews.co, Rabu (19/03).
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha di tengah ketidakstabilan ekonomi global.
“Pemerintah dan dunia usaha harus bergandengan tangan. UMKM perlu kita dorong naik kelas melalui akses bahan baku yang terjangkau dan digitalisasi,” ujarnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kecil Menengah Mikro Nusantara, Neng Een Marhamah Zulfa Hiz, menekankan pentingnya sinergi dalam mendukung UMK. “Kami hadir untuk menjawab tantangan UMK. Jika ingin kuat, kita harus berkolaborasi,” katanya.
Wakil Ketua MPR RI, Rusdi Kirana, menambahkan bahwa program sertifikasi halal gratis merupakan peluang besar bagi UMKM. “Ini kesempatan bagi UMKM untuk lebih kompetitif dengan dukungan pemerintah,” ujarnya.
Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat daya saing produk halal Indonesia dan mempercepat sertifikasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
-
Kementerian BUMN Gelar Workshop “UMKM Naik Kelas” di Surabaya, Dukung Asta Cita Presiden Prabowo dalam Memperkuat Ekonomi Rakyat Kementerian BUMN Gelar Workshop “UMKM Naik Kelas” di Surabaya, Dukung Asta Cita Presiden Prabowo dalam Memperkuat Ekonomi Rakyat
-
BRI Dorong UMKM Minuman Herbal Kian Percaya Diri Garap Pasar Luar Negeri BRI Dorong UMKM Minuman Herbal Kian Percaya Diri Garap Pasar Luar Negeri
-
BPOM Paparkan Kronologi Temuan Produk Makanan Olahan Mengandung Babi Temuan tersebut diperoleh dari hasil pengawasan rutin BPOM soal keamanan pangan, termasuk kesesuaian label halal
-
Dorong Ekonomi Kerakyatan, BRI Salurkan KUR Senilai Rp42,23 Triliun Hingga Akhir Maret 2025 Dorong Ekonomi Kerakyatan, BRI Salurkan KUR Senilai Rp42,23 Triliun Hingga Akhir Maret 2025
-
BPJPH: Penarikan 9 Produk Mengandung Unsur Babi adalah Wujud Penegakan Regulasi Jaminan Produk Halal Kami (BPJPH) dan BPOM terus berkoordinasi dalam melaksanakan pengawasan produk yang beredar di tengah masyarakat