
Tebing Tinggi, MERDEKANEWS -- Sebagai provinsi dengan penduduk terbesar ke-4 di Indonesia, Sumatera Utara (Sumut) memiliki segudang sumber daya manusia yang handal. Karena itu, tokoh masyarakat Tebing Tinggi, Adnan Idrus mengharapkan Pemerintahan Provinsi Sumut mendatang dipimpin asli putra daerah.
"Kita pasti inginkan perubahan dan dipimpin oleh asli putra daerah. Jika orang luar, orang tersebut tidak mengerti permasalahan lokal di sini,” kata Adnan kepada media di Tebing Tinggi (14/5/2018).
Ia pun mengatakan jika putra daerah yang memimpin Sumut, akan mengetahui permasalahan daerahnya sendiri. Kekayaan alam Sumut yang berlimpah akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Sumut.
“Kalau putra daerah memiliki perasaan yang sama dan solidaritas yang tinggi, agar minyak bumi, gas alam, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan lain-lain untuk kemakmuran masyarakat Sumut,” kata Adnan.
Lebih lanjut, Ia yakin putra daerah yang akan tampil di Pilkada Sumut 2018 adalah orang berintegritas dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan alam Sumut.
“Kami dukung sepenuhnya untuk jadi gubernur dan wakil gubernur adalah pasangan nomor urut 1, Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah,” tegas Adnan.
(Hadi Setyono)
-
Diusung PDIP, Edy Rahmayadi Bakal Behadapan dengan Bobby Nasution Mantu Jokowi di Pilgub Sumut 2024 Edy dipastikan akan berhadapan dengan menantu Jokowi di Pilgub Sumut, Bobby Nasution
-
Pilkada Medan 2024: Sinyal Dukungan dari Golkar Bikin Jalan Rico-Zaki Semakin Mulus maka bisa dibilang duet Rico-Zaki bakal melenggang mulus menuju Pilwalkot Medan 2024
-
Berantas Begal, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Kerahkan Satpol PP Dilengkapi Double Stick! menurunkan Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol-PP) yang dilengkapi dengan "double stick".
-
Ini Komitmen Musa Rajekshah Membela Hak Disabilitas di Sumut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas), mengaku prihatin dengan minimnya perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Pasalnya, banyak tempat dan fasilitas publik yang masih mengabaikan hak para penyandang disabilitas.