Presiden Prabowo Minta KPK Dampingi Kemenag dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025

Jakarta, MERDEKANEWS -- Presiden Prabowo Subianto secara khusus telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (07/01). Menurutnya, permintaan tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan haji tahun ini dipastikan berjalan dengan baik dan sudah dimonitor dengan baik.

"Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik dan sudah dimonitor dengan baik," kata Dasco dalam rapat antara Komisi VIII DPR dan pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dasco mengatakan, Presiden Prabowo juga mengapresiasi Panitia Kerja Haji DPR yang telah berhasil menurunkan biaya haji tahun ini. Pasalnya, biaya haji semestinya justru naik bila berkaca pada kurs dollar saat ini.

"Tapi bisa turun, ini bisa dibuktikan bahwa kerja-kerja DPR, terutama pansus, bisa bermanfaat untuk mengevaluasi pelaksanaan-pelaksanaan haji pada tahun ini," ujar Ketua harian Partai Gerindra ini.

Diketahui, pemerintah dan DPR telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 89.410.258, dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan kepada masing-masing jemaah sebesar Rp 55.431.750. Angka Bipih 2025 turun dari Bipih tahun 2024 yang berada di angka Rp 56,04 juta.

Dasco juga mengingatkan, pada pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini jangan sampai jemaah yang seharusnya berangkat tapi malah diserobot jemaah lain.