
Jakarta, MERDEKANEWS - Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tidak ada pergeseran dalam kedaulatan di wilayah Laut Natuna Utara.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 2 Desember 2024, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kita tidak punya pergeseran standing apapun terkait kedaulatan,” ujarnya.
Menlu menekankan bahwa kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam menyikapi isu-isu di kawasan tersebut. Langkah-langkah kolaborasi, menurut Menlu sedang dijajaki bersama Republik Rakyat Tiongkok (RRT) guna mendukung kepentingan ekonomi kedua negara.
“Yang kedua yang ingin kita lakukan adalah melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan RRT di daerah-daerah yang masing-masing mempunyai claim untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan masing-masing kita,” jelasnya.
Selanjutnya, Menlu menyampaikan bahwa dalam keterangan tertulis yang telah dirilis, kedua negara sepakat untuk membentuk komite bersama guna mendiskusikan rincian kerja sama. Menurutnya, hal tersebut termasuk lokasi geografis serta hukum yang relevan di masing-masing negara.
“Kerja sama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya termasuk lokasi geografisnya, tempatnya di mana, dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara. Jadi tidak pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan,” tegas Menlu.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi menyampaikan bahwa lawatan luar negeri Kepala Negara pada bulan November lalu memperkuat hubungan kerja sama Indonesia dengan negara sahabat. Di samping itu, pada lawatan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kepentingan nasional dengan berpartisipasi pada forum kerja sama ekonomi global.
“Jadi selain mendaftar, bergabung ke BRICS, kita juga sedang mendaftar dan bergabung dengan OECD. Kita juga berpartisipasi dalam CPTPP. Jadi itu yang disampaikan oleh Presiden, kita akan bergabung dengan klub manapun yang kemudian nanti bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa kita,” ucap Hasan Nasbi. (Viozzy)
-
Indonesia Maritim Week 2025, Kokohkan Indonesia di Panggung Maritim Dunia Indonesia Maritim Week 2025, Kokohkan Indonesia di Panggung Maritim Dunia
-
MDI Ventures Perkuat Tata Kelola Investasi dan Dorong Standar Baru Bersama Komunitas VC Asia Tenggara MDI Ventures Perkuat Tata Kelola Investasi dan Dorong Standar Baru Bersama Komunitas VC Asia Tenggara
-
Bank Dunia: 60,3 Persen Masyarakat Indonesia Merupakan Penduduk Miskin sebanyak 60,3% atau sekitar 171,91 juta penduduk Indonesia dari jumlah penduduk pada 2024 sebesar 285,1 juta jiwa, masuk dalam kategori miskin
-
Perkuat Bisnis Digital, Telkom Catat Pendapatan Konsolidasi Rp36,6 Triliun di Awal Tahun 2025 Perkuat Bisnis Digital, Telkom Catat Pendapatan Konsolidasi Rp36,6 Triliun di Awal Tahun 2025
-
Solusi OCA Chatbot Builder Untuk Efisiensi Layanan Publik Solusi OCA Chatbot Builder Untuk Efisiensi Layanan Publik