Jakarta, MERDEKANEWS -- Dalam upaya memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan Pembangunan Kota dan Manajemen Proyek.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program National Urban Development Project (NUDP) yang diinisiasi bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, dan World Bank, berlangsung di Hotel Millennium Sirih Jakarta, baru-baru ini.
Bimtek tersebut menjadi langkah konkret dalam pelaksanaan salah satu komponen NUDP, yaitu City Development Planning-Project Management Capacity Development (CDP-PMCD), yang bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa, Bimtek ini bertujuan agar aparatur pemerintah daerah memiliki kemampuan lebih baik dalam merencanakan dan mengelola proyek pembangunan kota.
"Kegiatan ini akan memperkuat kompetensi aparatur dalam menyusun rencana pembangunan yang komprehensif, efektif, dan berkelanjutan," kata Restuardy Daud, dalam keterangannya yang diterima redaksi, Selasa (12/11)..
Selain meningkatkan kapasitas, Bimtek terseut juga diharapkan mampu memperkuat integrasi antara pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Salah satu dampak positif yang diharapkan adalah keselarasan antara perencanaan pembangunan kota dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
Restuardy juga menekankan pentingnya instrumen PIMA (Performance Improvement Management Assessment) dan MFSA (Municipal Finance Self-Assessment) dalam memberikan gambaran kapasitas pemerintah daerah.
"Hasil penilaian ini akan menjadi dasar penting bagi penyusunan kebijakan pembangunan jangka menengah dan tahunan di RPJMD serta RKPD kota-kota pilot NUDP," tambahnya.
Dengan partisipasi 400 peserta dari 13 kota pilot NUDP, pihaknya berharap Bimtek tidak hanya berdampak pada kota-kota tersebut, tetapi juga dapat menjadi model bagi peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan di daerah lain di seluruh Indonesia.
-
BSKDN Kemendagri Beberkan Hambatan Inovasi Daerah dari Keterbatasan Anggaran hingga Budaya Organisasi BSKDN Kemendagri Beberkan Hambatan Inovasi Daerah dari Keterbatasan Anggaran hingga Budaya Organisasi
-
Mendagri Teken Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama untuk Lindungi Pekerja Migran Mendagri Teken Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama untuk Lindungi Pekerja Migran
-
Alasan Menteri Tito Karnavian Tolak Wacana Polri Berada di Bawah Struktur Kemendagri posisi institusi Polri yang saat ini berada secara langsung di bawah Presiden RI merupakan kehendak reformasi
-
Beri Kuliah Umum di UKRI Bandung, Mendagri Ajak Mahasiswa Wujudkan Indonesia Emas 2045 Beri Kuliah Umum di UKRI Bandung, Mendagri Ajak Mahasiswa Wujudkan Indonesia Emas 2045
-
SETARA Institute: Polri di Bawah Kemendagri Gagasan Keliru SETARA Institute: Polri di Bawah Kemendagri Gagasan Keliru