Padang, MERDEKANEWS - Indonesia adalah negara yang mengirim jemaah haji dan umrah terbesar di seluruh dunia. Dalam setahun hampir dua juta jemaah melaksanakan umrah. Ditambah 241 ribu bahkan lebih masyarakat Indonesia yang melaksanakan ibadah haji.
Besarnya jemaah umrah dan haji Indonesia menjadikan Presiden Prabowo Subianto ingin membangun kampung haji di Tanah Suci.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi'i dalam kegiatan Gathering Performance Review yang digelar Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH) RI, Sabtu (2/11/2024) malam di Padang.
Hadir, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, Plt. Gubernur Sumbar Audy Joinaldi, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Mahyudin beserta Kabag TU dan Kepala Bidang, BPS BPIH, dan perwakilan BPKH se Indonesia.
Wamenag mengatakan kontribusi Indonesia terhadap Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji begitu besar. "Atas kondisi ini, Presiden Prabowo Subianto berkeinginan membangun kampung haji di Kota Makkah, Arab Saudi, untuk memudahkan jamaah haji asal Indonesia," ungkap Wakil Menteri Agama yang kerap disapa Romo ini.
"Kampung haji ini merupakan komitmen Presiden untuk memberikan pelayanan yang prima kepada jemaah haji asal Indonesia," sambung Wamenag.
Pendirian kampung haji Indonesia di Makkah, lanjut Romo, sebetulnya telah mendapat respons positif dari Kerajaan Arab Saudi terutama Pangeran Muhammad Bin Salman (MBS).
"Meskipun pembangunan kampung haji ini belum bisa terlaksana, Presiden terus bertekad mengupayakan pembangunannya. Tapi, untuk haji tahun ini mungkin kita bisa sewa hotel tiga hingga empat tahun sebagai pengganti sementara kampung haji," sebut Wamenag.
Meskipun kampung haji Indonesia tersebut belum terealisasi, Wamenag menyampaikan bahwa kepala negara telah menunjukkan komitmen dan kepeduliannya terhadap jamaah haji.
"Beliau (presiden) memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pelaksanaan ibadah haji karena beliau benar-benar prihatin terhadap apa yang dialami oleh jemaah haji di Tanah Suci," pungkas Wamenag. (Viozzy)
-
Berlaku 2025, Penetapan PPN 11 dan 12 Persen Secara Selektif Berpotensi Bikin Bingung Masyarakat penetapan tarif PPN secara selektif berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat
-
Breaking News! Miftah Resmi Mundur dari Jabatan Utusan Khusus Presiden keputusan ini diambil bukan berdasarkan tekanan dari siapapun. Melainkan datang dari diri sendiri
-
Presiden Prabowo Bahas Sejumlah Isu Strategis Ekonomi dengan Dewan Ekonomi Nasional Presiden Prabowo Bahas Sejumlah Isu Strategis Ekonomi dengan Dewan Ekonomi Nasional
-
Hinaan Miftah Utusan Khusus Presiden Viral Sampai Malaysia, PM Anwar Ibrahim Komen Begini Penghinaan kepada orang yang menjual teh, yang berarti termasuk golongan termiskin, dilakukan pendakwah dengan tertawa
-
Buntut Viral Olokan Miftah ke Penjual Es Teh, Pemerintah Diminta Evaluasi Pembantu Presiden meminta pemerintah mengevaluasi kinerja para pembantu presiden menyusul pernyataan Utusan Khusus Presiden Miftah