Indonesia Jadi Tujuan Investasi Berdampak Paling Aktif di Kawasan

Labuan Bajo, MERDEKANEWS - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, Indonesia tidak hanya mengikuti tren global terkait pengembangan investasi berdampak (impact investing), tetapi juga menjadi tujuan investasi paling aktif di kawasan.

“Indonesia tidak hanya mengikuti tren (investasi berdampak) ini, tetapi juga menjadi pasar paling aktif di kawasan,” ujar Arsjad Rasjid dalam pembukaan Impact Investment Day (IID) 2024 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (8/9/2024).

Melalui tayangan video, ia menuturkan dalam beberapa tahun terakhir, investasi berdampak mulai mendapatkan momentum di Indonesia karena investor mulai lebih sadar terhadap prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau environment, social, and governance (ESG).

Menurutnya, investasi berdampak mengalami pertumbuhan signifikan selama beberapa tahun terakhir, karena adanya kebutuhan untuk menangani isu-isu global yang krusial, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim.

Ia mengatakan, berdasarkan data Global Impact Investing Network (GIIN), jumlah aset yang dikelola dengan prinsip investasi berdampak di seluruh dunia mencapai lebih dari US$ 1,1 triliun atau Rp 16.927,9 triliun.

Sementara itu, menurut Australian Agency for International Development (Ausaid) terdapat sekitar 131 rancangan undang-undang (RUU) yang dibentuk di Indonesia selama 2020-2022 yang menarik nilai investasi hampir sebesar US$ 1,5 miliar atau Rp 23,08 triliun

“Trennya jelas, mulai lebih banyak investor yang menyesuaikan portofolio mereka untuk menyelesaikan isu-isu global,” kata Arsjad.

Tren tersebut, lanjutnya, juga mendorong perubahan paradigma dampak sosial dan lingkungan yang kini mulai dipertimbangkan realisasinya, di samping keuntungan finansial.

Kini para investor pun lebih memprioritaskan investasi jangka panjang yang mendorong masa depan rendah karbon dan pembangunan berkelanjutan.

Namun, ia menyatakan bahwa nilai investasi tersebut masih belum cukup menangani meningkatnya kesenjangan sosial di Indonesia.

“Tantangan ini terlalu besar untuk diselesaikan hanya oleh individu, perusahaan, kontribusi CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), maupun organisasi non-pemerintah non-governmental organization (NGO),” ucap Arsjad.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, ia mengatakan bahwa realisasi investasi berdampak perlu ditingkatkan melalui formalisasi terhadap kewirausahaan sosial.

Hal tersebut, karena kewirausahaan sosial mendorong solusi inovatif untuk menangani kemiskinan dan kesenjangan di tengah masyarakat, dan tidak hanya fokus dalam menciptakan keuntungan bisnis.

Ia pun menuturkan bahwa kini banyak kewirausahaan sosial yang membantu dan menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan.

“Sebagai mitra pemerintah, Kadin aktif mendukung terbentuknya RUU Kewirausahaan Sosial yang bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha tersebut untuk menarik lebih banyak investasi berdampak,” pungkas Arsjad. (Viozzy)