Daftar Kontroversi Yudian Wahyudi Sebelum Polemik Anggota Paskibraka Lepas Hijab

Jakarta, MERDEKANEWS -- Pelepasan hijab anggota Paskibraka putri saat dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara IKN, Kaltim pada Selasa (18/08), menuai reaksi publik.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi mengakui ada ketentuan Paskibraka putri melepas jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan pengibaran bendera.

Menurutnya, hal ini sudah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan yang bermeterai Rp10.000. Ia pun mengklaim anggota Paskibraka dengan sukarela mengikuti aturan tersebut.

“Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab. Dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi,” kata Yudian dalam konferensi pers, Rabu (14/08).

Tak pelak, sebagai penanggung jawab Paskibraka nasional, BPIP dibanjiri kritik dari organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Islam, kalangan akademisi, pimpinan DPR RI, hingga warganet.

Kasus pelepasan hijab ini menambah daftar panjang kontroversi yang mengiringi perjalanan karier Yudian, baik sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga maupun sebagai Kepala BPIP. Berikut sederet kontroversi Yudian Wahyudi;

Larangan Cadar Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga
Pada 2018 lalu, Yudian pernah membuat kebijakan melarang penggunaan cadar bagi mahasiswinya di kampus. Saat itu ia menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Aturan itu tertuang dalam surat keputusan B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 tentang pembinaan mahasiswi bercadar yang dikeluarkan Februari 2018.

Aturan ini pun mendapat protes dari banyak pihak. Yudian menjelaskan, kampus UIN telah membentuk tim konseling atau pendampingan bagi mahasiswi yang menggunakan cadar. Mereka akan dibina dalam tujuh tahapan.

Usai tuai banyak protes dan kritik, pihak kampus pun akhirnya mencabut larangan penggunaan cadar pada 10 Maret 2018.


Agama Musuh Pancasila
Pada 2020, Yudian Wahyudi pernah menyampaikan pernyataan yang membenturkan agama dengan Pancasila tak lama setelah dilantik sebagai Kepala BPIP.

Ia mengatakan ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

“Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan,” kata Yudian.

Ucapan itu sontak memicu kritik dari masyarakat. Pernyataan tersebut memancing perbincangan di Twitter. Netizen meramaikan perbincangan soal Pancasila dan mempopulerkan tagar #BubarkanBPIP.

Tak hanya itu, sejumlah organisasi mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU, hingga sejumlah politikus, mempertanyakan pernyataan tersebut.

Imbas dari kejadian itu, Yudian memilih berhenti menyampaikan pernyataan kepada media massa selama kurang lebih setahun. Gantinya, ia menunjuk juru bicara.

Platform Medsos untuk Sosialisasi Pancasila ke Generasi Milenial 
Masih di 2020, Yudian sempat berencana menggunakan sejumlah platform media sosial (medsos) untuk menyosialisasikan Pancasila ke generasi muda. Platform media sosial yang akan digunakan mulai dari Youtube, Blog, hingga Tiktok.

“Alatnya itu maksud saya ada Youtube, ada Blogger, ada pokoknya medsos yang sekarang digital lah. Digital mode ini kita pakai, sehingga nanti akan ada, ya termasuk Tiktok segala macam itu,” kata Yudian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/02/2020).

Banyak pihak kemudian ada yang mencibir rencana tersebut. Yudian mengatakan langkah itu diambil untuk menjawab permintaan Presiden Joko Widodo yang ingin BPIP fokus kepada generasi milenial.


Lomba Hormat Bendera Menurut Hukum Islam
Pada 2021, BPIP di bawah kepemimpinan Yudian sempat mengadakan lomba penulisan artikel dengan mengangkat dua tema yakni ‘Hormat Bendera Menurut Hukum Islam’ dan ‘Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam’ di Bulan Agustus.

BPIP menggelar lomba ini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021. BPIP melihat pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menyikapi cinta tanah air.

Lomba ini juga memicu polemik dari berbagai kalangan. Kritik keras juga disampaikan ulama asal Sumatera Barat Anwar Abbas. Ia justru menyarankan agar BPIP dibubarkan. Dia menilai Lembaga pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak memiliki kepekaan sosial di tengah pandemi Covid-19.