Penjelasan BPIP Soal Heboh Anggota Pakibraka Putri 2024 Tidak Berhijab Saat Dikukuhkan Jokowi

Jakarta, MERDEKANEWS -- Kepala Badan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi buka suara terkait anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 tidak menggunakan hijab pada saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim pada Selasa (13/08).

Yudian menyebutkan para Paskibraka putri itu sukarela untuk mengikuti aturan terkait pakaian. "Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu  Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," kata Yudian dalam siaran persnya.

Ia memastikan paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran bendera Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

"Dalam kesempatan lain, paskibraka yang berhijab bisa mengenakan hijabnya. BPIP menghormati kebebasan penggunaan hijab," ucap Yudian.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan 76 anggota Paskibraka 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Selasa, 13 Agustus lalu.

Dalam pengukuhan tersebut, semua anggota Paskibraka putri tak memakai hijab. Padahal ada 18 anggota Paskibraka putri yang berasal dari 18 provinsi yang sebelumnya berhijab. Hal itu pun tengah ramai disorot.

Ketua Umum Pengurus Pusat Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PPI Paskibraka) Indonesia, Gousta Feriza menilai, keputusan itu janggal dan berbeda dengan ketentuan bagi anggota Paskibraka tahun sebelumnya.

"Pada saat prosesi pengukuhan calon paskibraka tingkat pusat, ada pemandangan yang berbeda di mana seluruh anggota putri diseragamkan melepaskan hijab," kata Gousta dalam konferensi pers, Rabu (14/08).

Gousta mengatakan keputusan tersebut bertolak belakang dengan ideologi Pancasila, yaitu Bhineka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Ia menduga anggota Paskibraka 2024 melepas hijab tersebut karena terpaksa.

"Para anggota itu merupakan utusan terbaik berangkat dari 38 provinsi yang berbeda, berbeda suku, budaya, dan keyakinan agama. Semuanya itu adalah kebhinekaan yang menjadi nilai-nilai luhur Pancasila," kata dia.

Sejak 2022 lalu, penanggung jawab Paskibraka berada di tangan BPIP. Lembaga ini yang merekrut anggota Paskibraka 2024 yang berasal dari perwakilan 34 provinsi.

Gousta meyakini Presiden Jokowki maupun persiden terpilih dalam Pemilihan Presiden 2024, Prabowo Subianto, tidak melarang penggunaan hijab bagi anggota Paskibraka 2024.

Karena itu, Gousta mempertanyakan keputusan BPIP sebagai pengelola dan penanggungjawab program Paskibraka 2024.

"Tentunya BPIP bersedia mengevaluasi semua kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila," ujarnya.

Ia berharap agar pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 di IKN, anggota Paskibraka putri tetap dibolehkan memakai hijab.