
Penajam Paser Utara, MERDEKANEWS - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin (12/08).
Sidang Kabinet Paripurna dipimpin Presiden RI Joko Widodo, dihadiri oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin serta para menteri dan kepala lembaga dari Kabinet Indonesia Maju.
Dalam SKP terebut dibahas terkait keberlanjutan IKN hingga transisi pemerintahan. SKP hari ini merupakan Sidang Kabinet Paripurna pertama yang diadakan di IKN, tepat sebelum HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024.
Sebelum menghadiri SKP, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas melakukan peninjauan ke sejumlah infrastruktur di IKN. Pada Minggu (11/08) Menteri Anas bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Selain itu Menteri Anas juga meninjau tower hunian aparatur sipil negara (ASN) di IKN. Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, jumlah tower yang ditargetkan akan tersedia 47 Tower Hunian yang terdiri atas sekitar 2.820 Unit Hunian. Dari 47 Tower tersebut, jumlah tower yang akan ditempati untuk Pegawai ASN pada tahap awal adalah 29 Tower atau sekitar 1.740 Unit Hunian. Selebihnya akan ditempati oleh prajurit TNI/ anggota Polri.
Untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar Instansi Pemerintah, selain dukungan digital, juga dilakukan pola kerja baru melalui penerapan shared offices, yaitu pada satu gedung kantor atau bahkan satu lantai yang sama akan terdapat beberapa instansi pemerintah (antar rumpun K/L).
Skema “kantor berbagi” ini mengedepankan konektivitas antar kementerian/lembaga dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan model smart office (perkantoran pintar).
“Konsep shared office itu dilakukan untuk mendukung transformasi perubahan cara kerja melalui flexible working arrangement dengan workspace yang informal dan berbasis digital,” pungkas Anas.
Selain meninjau KIPP IKN dan tower hunian ASN, Menteri Anas turut mendampingi Presiden RI meninjau Embung MBH di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Embung merupakan salah satu konsep keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan IKN yang berfungsi sebagai infrastruktur konservasi air.
Usai meninjau area embung, Menteri Anas meninjau Sumbu Kebangsaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Sumbu Kebangsaan di KIPP IKN merupakan ruang terbuka yang menjadi simbol hubungan harmonis antara alam, manusia dan nilai luhur kebudayaan.
Peninjauan Embung MBH dan Sumbu Kebangsaan dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo, didampingi Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, serta para menteri Kabinet Indonesia Maju. (Viozzy)
-
Presiden Resmikan Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan Kanjuruhan Garapan Waskita Karya, Siap Dukung Sepak Bola Indonesia Presiden Resmikan Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan Kanjuruhan Garapan Waskita Karya, Siap Dukung Sepak Bola Indonesia
-
Pemerintah Beri Arahan, Pengangkatan CASN 2024 Paling Lambat Juni, PPPK Oktober 2025 Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat Oktober 2025
-
DPR Bawa Kabar Soal Pengangkatan CPNS dan PPPK Lolos Seleksi 2024, Dipercepat atau Diundur Nih? DPR sudah memberi masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat Komisi II DPR
-
Pemerintah Luncurkan Kebijakan Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah Langsung Ke Rekening Guru Langkah ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dalam sektor pendidikan guna memastikan tunjangan diterima lebih cepat, efisien, dan akuntabel
-
Kemenag Rilis e-Book Manasik: Isinya Tak Hanya Aspek Fiqih, Ada Hikmah Haji dan Umrah buku digital ini tidak hanya bermuatan aspek fiqih semata, baik rukun, wajib, sunah atau hal teknis lainnya.