Pak Basuki, Nih Ada Dugaan Mark Up Proyek Air Bersih

Jakarta, MERDEKANEWS Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sepertinya harus mengurangi hobi nge-band untuk sementara. Pasalnya, masih ada kejanggalan dalam proyek pembangunan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang saat ini dalam tahap pengerjaan di Desa Lumban Balik, Kecamatan Habinsaran, Tobasa, Sumut. Setidaknya, terdapat tiga kejanggalan dalam proyek senilai Rp 380 juta yang dikucurkan Kementerian PUPR itu.

Pertama, material bangunan yang tidak sesuai standar mutu. Kedua, penggunaan kembali bak penampung induk yang sebelumnya telah digunakan dalam program PNPM, tetapi anggaran pengadaannya tetap dimasukkan dalam program Pamsimas. Ketiga, pemakaian kembali sisa pipa air bekas proyek PNPM sementara anggaran pengadaannya tetap dimasukkan dalam program Pamsimas.

Ketiga kejanggalan itulah yang menimbulkan kecurigaan adanya dugaan penggelembungan biaya (mark up) di balik proyek itu. Sayangnya, belum ada aparat hukum yang menyoroti kejanggalan tersebut. Atas dasar itu pula, Forum Masyarakat Peduli (FMP) Habornas telah berkirim surat pada 28 Februari 2018 kepada Kapolsek Habinsaran, yang isinya meminta agar Kepolisian segera melakukan penyelidikan. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda akan dilakukan penyelidikan.

Diketahui, Pamsimas sudah dimulai sejak 2008. Saat ini, Pamsimas sudah memasuki tahap ketiga. Pelaksanaan Pamsimas III dimulai tahun 2016 dengan melakukan persiapan seperti penetapan kabupaten dan pemilihan desa sasaran. Pelaksanaan fisik di lapangan dimulai tahun 2017 hingga 2020. Hingga 2017, program ini dilaksanakan di 4.583 desa yang tersebar pada 365 kabupaten.

Program Pamsimas merupakan salah satu kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat. Melalui pendekatan ini, masyarakat difasilitasi untuk secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur air minum dan sanitasi. (doci)