Ekonomi Sirkuler Rehabilitasi DAS dan Pasca Tambang

Yogyakarta, MERDEKANEWS --  Luasan lahan kritis di Indonesia, diolah dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 diketahui bahwa pada tahun 2000, luas lahan kritis nasional mencapai 14,9 juta hektare (ha).

Luasan tersebut tersebar di kawasan hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, dan di luar kawasan hutan.
Jika tidak dilakukan tindakan untuk mencegah dan memperbaiki lahan kritis, maka luasan tersebut akan terus bertambah.

Pada skenario baseline diproyeksikan bahwa luas lahan kritis akan meningkat menjadi 19 juta ha di tahun 2024.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama PT. PLN Energi Primer Indonesia dan Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta menyelenggarakan Kelompok Diskusi Terfokus bertema Ekonomi Sirkuler melalui Revitalisasi Lahan Kritis (23-24 Maret 2024). 

General Manager PT Bukit Asam, Tbk Venpri Sagara menjadi pembicara dalam sesi Ekonomi Sirkuler Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, Reklamasi Bentuk Lain dan Wisata.

Dalam sesi yang dipandu oleh Fatma Puspitasari ini, Fatma menyampaikan bahwa tantangan bagi industry pertambangan adalah menjadi pihak yang kerap dituduh menjadi penyebab kerusakan lahan. Izin Usaha Pertambangan banyak memanfaatkan Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dengan kewajiban melakukan reklamasi dan rehabilitasi DAS.

GM PT.Bukit Asam Venpri Sagara, dalam paparannya menjelaskan bahwa pihaknya telah mengembangkan ekonomi sirkuler melalui perubahan sistemik, rehabilitasi DAS, dan reklamasi bentuk lain dengan pengembangan kebun energi, pembangunan persemaian (nursery), dan pengembangan Tanjung Enim Kota Wisata. PT Bukit Asam menargetkan peningkatan kapasitas bibit tanaman.

“Saat ini pertahun, persemaian menghasilkan 500 ribu bibit, akan ditingkatkan menjadi 2-3 juta bibit tanaman (pertahun) memanfaatkan lahan pasca tambang. Jadi peningkatan kapasitas menyesuaikan dengan progress reklamasi lahan” jelas Venpri.

Kegiatan rehabiltasi DAS PTBA tersebar di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Kulonprogo dengan total penanaman mencapai 4 juta batang berbagai jenis tanaman, “Kami mengutamakan tanaman produktif, buah-buahan, ada juga mangrove dan tanaman endemik. Realisasi penyebaran rehabilitasi DAS yang telah dilakukan Bukit Asam berdampak kepada sekitar 222.000 HOK, dengan perputaran ekonomi sekitar 22 miliar”.

Venpri menjelaskan bahwa PTBA melibatkan masyarakat sejak pra kegiatan, jasa pengangkutan, penanaman, pemeliharaan hingga pasca kegiatan.


Tanjung Enim Kota Wisata

Selain ekonomi sirkuler rehabilitasi DAS, Venpri juga menjelaskan ekonomi sirkuler program Tanjung Enim Kota Wisata. Program yang merupakan bagian dari reklamasi bentuk lain ini telah berhasil membangun destinasi wisata baru.

Saat ini di Tanjung Enim telah dibangun Museum Batubara (satu-satunya yang dilengkapi jalur lorry bawah tanah), mini zoo dan waterpark. “Sebentar lagi kita menyambut lebaran, saya pikir yang mudik ke Palembang dan sekitarnya bisalah mampir, berwisata ke Tanjung Enim. Sepanjang tahun 2023 sudah seratus ribuan wisatawan mengunjungi museum. Masih bisalah dikunjungi beberapa ribu orang lagi.”

Dengan telah dibukanya jalan tol Palembang-Prabumulih, berwisata di Tanjung Enim bisa menjadi opsi liburan menyambut libur panjang Hari Raya Idul Fitri mendatang.

Kota Wisata Tanjung Enim juga akan memiliki botanical garden. Botanical Garden ini merupakan bagian dalam rencana pemanfaatan lahan pasca tambang seluas +- 17 ha.

Botanical Garden ini diproyeksikan akan menjadi wisata edukasi keanekaragaman hayati berupa taman koleksi tanaman dari berbagai wilayah Indonesia.

Fatma mengapresiasi ekonomi sirkuler yang telah dikembangkan Bukit Asam. Dengan memahami kondisi, kewajiban dan regulasi Pinjam Pakai Kawasan hutan, akan membantu dalam merencanakan dan menentukan strategi dan upaya yang tepat  untuk memulihkan sekaligus menjadi pengungkit ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.

Program ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemegang izin PPKH telah melaksanakan kewajibannya dalam pemulihan lahan kritis dalam rangka rehabilitasi DAS sekaligus menciptakan transaksi ekonomi dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

“Nilai transaksi atas jasa tenaga kerja yang terlibat saat ini sudah mencapai lebih dari 22 miliar.  Nilai ini akan terus bertambah sampai terpenuhinya seluruh kewajiban atas PPKH”. Pungkas Venpri.