Jika Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, JPPI: Operasional Sekolah Terganggu, Guru Honorer Bisa Puasa Gajian!

Jakarta, MERDEKANEWS -- Rencana penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program makan siang gratis program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dinilai bisa berdampak besar bagi guru tenaga honorer. Diketahui, program tersebut menganggarkan Rp15.000 per anak dari dana BOS.

Penggunaan dana BOS untuk keperluan program makan siang gratis dikhawatirkan bakal mengganggu operasional sekolah. Pasalnya, gaji guru honorer kerap mengandalkan dana BOS.

"Operasional sekolah akan macet karena selama ini mengandalkan dana BOS. Belum lagi gaji guru honorer, bisa puasa mereka kalau dana BOS dipakai makan siang," kata Koordinator, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Murtaji.

Dia mengatakan, apabila anggaran untuk program makan siang benar menggunakan dana BOS, maka satuan pendidikan pasti tekor.

Dampak dari langkah itu dia sebut juga pasti akan banyak, seperti potensi macetnya operasional sekolah karena selama ini satuan pendidikan mengandalkan dana BOS untuk operasional mereka.

"Pasti itu, selama ini mereka juga mengandalkan dana BOS. Kalau jatahnya diambil, mereka (guru honorer) kian terlunta-lunta," kata Ubaid.

Dia juga menambahkan, semestinya kebijakan tersebut dijalankan atau diuji coba menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

Dari sana, lanjut Ubaid seperti dilansir dari republika, barulah kemudian program itu didiskusikan dengan publik terkait skema implementasinya

“Mestinya menunggu pengumuman resmi KPU ya, baru didiskusikan dengan publik bagaimana skema implementasinya, jangan grusa-grusu,” terang dia.

Informasi mengenai rencana penggunaan dana BOS itu keluar dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Setelah meninjau pilot project makan siang gratis di SMPN 2 Curug, Tangerang, Kamis (29/02) lalu, dia menyampaikan salah satu saluran anggaran yang ada adalah dana BOS.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pun mengatakan, tidak ada pos anggaran baru yang secara khusus dipergunakan untuk program makan siang gratis pada APBN 2025.

Menurut dia, anggaran untuk program itu hanya mengambil dari pos-pos anggaran yang sudah ada sebelumnya. 

“Kan selama ini sudah anda anggaran pendidikan di ada BOS, kemudian nanti kalau bisa juga dari Dana Desa," ucap Muhadjir saat ditemui di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (27/02).

"Jadi jangan bayangkan nanti kemudian ada tambahan anggaran baru khusus gitu enggak selama ini selalu itu kan kita. Amplop saja pindah amplop sana-sini," sambungnya.

Dia pun tidak merasa penganggaran program makan siang gratis itu diambil terlalu dini, di saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut dia, penganggaran tersebut belum tentu disetujui oleh DPR RI. Setelah ini masih akan dilakukan pembahasan terlebih dahulu. 

“Ndak (terlalu dini). Itu kan masih dalam pembahasan, juga belum diketok oleh DPR. Masih pembahasan kok,” terang dia.