
Jakarta, MERDEKANEWS -- Harga beras secara nasional terus merangkak naik. Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah menduga kenaikan harga beras yang tidak terkendali saat ini merupakan ulah dari permainan pedagang atau kartel.
Ia berharap pemerintah mampu membongkar dan menindak hukum para pelaku kartel beras.
"Saya kira hadir lah pemerintah di tengah masyarakat (untuk) melakukan operasi pasar dan kalau memang ditengarai ada kartel beras yang ini udah berpraktek sekian tahun bahkan satu dekade ya dibongkarlah," kata Luluk seperti dilansir dpr.go.id.
"Kasihan masyarakat umum. Apalagi bagi masyarakat yang kehidupannya baru merayap ya untuk bisa memulai dari pandemi, maka kenaikan harga beras ini udah nggak wajar," sambung Luluk.
Sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr H Hilmy Muhammad MA menilai, imbas Pemilu 2024 turut mempengaruhi melambungnya harga bahan kebutuhan pokok tersebut.
"Ada pemicu lain karena pemerintah ugal-ugalan dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos) yang tidak sesuai jadwal dan peruntukannya, bahkan cenderung mengabaikan prosedur," kata Hilmy dalam keterangannya, Kamis (22/02).
Menurut pria yang akrab disapa Gus Hilmy itu, krisis beras sudah terjadi sejak tahun lalu akibat iklim dan masalah pertanian. Meski demikian, menurutnya pemerintah sudah melakukan mitigasi. Sayangnya, hal itu dirusak atas nama bansos ketika masa kampanye Pemilu 2024.
"Untuk ketahanan pangan kita memang perlu banyak evaluasi, apalagi jika ngomong food estate. Tapi kalau kita lihat, krisis ini sudah sejak tahun lalu dan pemerintah sudah melakukan mitigasi," katanya.
"Tapi sayangnya, pemerintah ugal-ugalan dalam membagikan bansos. Akibatnya, stok di gudang Bulog menipis sebelum waktunya. Ini pemerintah menyalahi manajemen sederhana antara pasokan dan permintaan," sambung anggota Komite I DPD RI tersebut.
Jika sesuai jadwal menurut Gus Hilmy, distribusi bansos beras regular seharusnya dilakukan setiap bulan atau maksimal tiga bulan. Jadi menurutnya, faktornya tidak semata-mata dari iklim atau pertanian.
"Ada faktor lain, ya. Ada kepentingan lain. Padahal pas kampanye kemarin, beras sebagai bagian dari bantuan sosial (bansos) terkesan murah dan mudah didapat, karena dibagi-bagikan kepada semua elemen masyarakat. Aneh juga kalau beras mahal dan langka sesudah Pemilu," ucap pengasuh Ponpes Al Munawwir Krapyak tersebut.
Kekhawatiran lain yang dirasakan Gus Hilmy, tingginya harga beras akan memicu harga-harga kebutuhan pokok lainnya melonjak. Hal ini akan semakin membebani masyarakat.
"Tidak menutup kemungkinan, imbas dari tingginya harga beras ini akan merambat ke bahan-bahan yang lain, seperti cabai, bawang, daging, dan lain sebagainya. Akibatnya tentu semakin memberatkan daya beli masyarakat," ungkap Gus Hilmy.
Untuk itulah Gus Hilmy meminta pemerintah segera melakukan skema mitigasi karena ke depan permintaan akan semakin banyak untuk menghadapi Ramadan dan Lebaran.
"Dari data yang kami peroleh, cadangan Bulog terkuras 1,32 juta ton. Ini harus segera diatasi. Jangan sampai nantinya masyarakat dibuat sibuk dengan harga-harga bahan makanan pokok, sehingga mereka terganggu dalam menyambut Ramadan dan Lebaran yang seharusnya diisi dengan memperbanyak ibadah," pungkas Gus Hilmy.
Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No 7/2023, HET beras berlaku sejak Maret 2023 adalah Rp10.900/kg medium, sedangkan beras premium Rp13.900/kg untuk Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi.
HET beras di Zona 2 meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan dipatok Rp11.500/kg medium dan beras premium Rp14.400/kg.
Sementara di zona ke-3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp11.800/kg, dan untuk beras premium sebesar Rp14.800/kg.
Diketahui, kenaikan harga beras kali ini jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dan mencetak rekor baru.
Kondisi itu bahkan membuat Joko Widodo Presiden terjun langsung memeriksa stok beras ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), dan Gudang Perum Bulog beberapa waktu lalu.
Setelah peninjauan, diketahui bahwa terjadi penumpukan stok beras di kedua lokasi tersebut. Adapun harga beras medium produksi lokal di PIBC per Rabu (21/2/2024), dipatok di Rp14.000-Rp15.200 per kg.
Sementara itu, beras premium di kisaran Rp16.500-Rp17.000 per kg. Artinya, harga beras medium dan premium lokal saat ini sudah jauh melampaui HET.
-
Di Wisuda Unpar, Wamendagri Bima Arya Kenang Prinsip “Buku, Pesta, dan Cinta” Semasa Kuliah Di Wisuda Unpar, Wamendagri Bima Arya Kenang Prinsip “Buku, Pesta, dan Cinta” Semasa Kuliah
-
Perkuat Kapasitas Fiskal, Kemendagri Minta Pemprov Papua Tengah Tingkatkan PAD Perkuat Kapasitas Fiskal, Kemendagri Minta Pemprov Papua Tengah Tingkatkan PAD
-
Negara Tidak Tinggal Diam, Satgas Bakal Sikat Habis Ormas Ganggu Iklim Investasi! negara tidak akan tinggal diam terhadap berbagai bentuk tindakan yang mengancam ketertiban umum dan kestabilan sosial
-
Satgas Resmi Terbentuk, Menteri Tito Siap Tindak Tegas Ormas Biang Kerok Satgas ini, lanjut Tito, memiliki tugas utama menegakkan aturan yang sudah ada terkait keberadaan dan kegiatan ormas di Indonesia
-
Percepat Realisasi APBD TA 2025, Mendagri Kumpulkan Pemda secara Virtual Percepat Realisasi APBD TA 2025, Mendagri Kumpulkan Pemda secara Virtual