Dugaan Intimidasi di Tengah Masifnya Pernyataan Sikap Civitas Akademika

Jakarta, MERDEKANEWS -- Dugaan intimidasi menyeruak di tengah masifnya pernyataan sikap civitas akademika terkait kondisi demokrasi Indonesia terkini. Muncul indikasi adanya intimidasi terhadap rektor.

Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud Md usai menghadiri acara Tabrak, Prof!, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (05/02) kemarin mengungkap, dirinya mendapat laporan dari sejumlah rektor perguruan tinggi yang diminta untuk membuat pernyataan sikap mengenai Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Ini laporan kepada saya dari beberapa rektor. Disuruh membuat pernyataan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Yang kedua, Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis. Ketiga, pemilu berjalan baik, dan sebagainya," katanya.

Mahfud menjelaskan ada beberapa rektor yang diminta membuat sikap seperti itu. Kemudian, kata dia, para rektor tersebut ada yang membuat pernyataan dengan format yang sama, dan ada juga yang menolak.

"Lalu ada yang tidak mau begitu, seperti Rektor Universitas Soegijapranata, Unika, di Semarang itu memberi tahu kepada kami. 'Kami disuruh membuat seperti ini. Ini teman kami sudah membuat pernyataan seperti ini, ada pernyataan rektor yang sama isinya, kayak template, tetapi ada yang samar-samar,' dan sebagainya," ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, tindakan untuk mengajak sejumlah rektor menyatakan sikap seperti itu adalah perbuatan yang kurang sehat.

"Menurut saya itu kurang sehat membuat tandingan-tandingan itu. Memecah belah masyarakat dan memecah belah kampus juga," katanya lagi.

Walaupun demikian, kata Mahfud, adanya upaya-upaya seperti itu tidak menghentikan gerakan dari kampus untuk tetap bersuara. "Tetapi, semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan," ujarnya lagi.

Sebelumnya dalam acara itu, Mahfud juga mengatakan bahwa perguruan tinggi tidak takut dengan adanya tekanan untuk bersuara di masa Pemilu 2024.

"Kalau mengatakan perguruan tinggi takut karena adanya tekanan, itu tidak mudah karena sampai Senin (05/02) sore, sudah 59 perguruan tinggi yang terus dan akan terus setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu, dan munculnya pemerintahan yang beretika," kata Mahfud.

Sementara Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta Gregorius Sri Nurhartanto mengaku mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp untuk membuat testimoni tentang kinerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Gregorius dalam dialog di stasiun tv swasta pada Selasa (06/02) menjawab pertanyaan host Kompas Petang tentang apakah sebagai rektor dirinya pernah mendapat tekanan.

“Saya belum lama ini baru saja mendapat SMS atau pesan Whatsapp yang meminta saya untuk membuat testimoni tentang kinerja Pak Joko Widodo,” kata Gregorius.

Menurut Gregorius, pihak pengirim pesan tersebut mengaku dari salah satu stasiun televisi swasta. Namun ia tidak mempercayai pengakuan tersebut.

“Dia mengaku dari salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia, namun saya tidak percaya karena biasanya stasiun televisi swasta biasanya hanya sekadar meminta waktu untuk dilakukan wawancara. Maka saya tidak akan merespons hal ini, terus terang,” tuturnya.

Ia juga mengaku bahwa dirinya merasa ada sesuatu yang aneh dari permintaan tersebut, karena perguruan tinggi diminta membuat testimoni tentang kinerja pemerintah.

“Ini saya terima belum lama, dan tentu saja bagi saya ini hal yang aneh. Mosok sih perguruan tinggi sampai diminta untuk membuat testimoni tentang kinerja pemerintahan sekarang ini.”

Saat ditanya mengenai spesifik permintaan testimoni tersebut, Gregorius menegaskan bahwa permintaan testimoni itu tentang kinerja pemerintah.