Jakarta, MERDEKANEWS -- Pemerintah diharapkan bisa memberikan anggaran kredit atau pinjaman tanpa bunga bagi mahasiswa untuk meringankan mahasiswa dalam membayar uang kuliah tunggal (UKT).
Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian merespons isu terkait pinjaman daring (pinjol) yang dapat digunakan mahasiswa untuk membayar UKT di Institut Teknologi Bandung (ITB).
"Dulu waktu saya di ITB, kira-kira seperti itu. Jadi, kita tidak merasa khawatir putus (kuliah) di tengah jalan hanya karena masalah biaya atau ekonomi," kata Hetifah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Selain kredit mahasiswa, Hetifah juga mengusulkan adanya Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa di Tanah Air.
"Kita harus membuat satu kebijakan yang lebih bijak, seperti KIP kuliah. Tentu saja, mungkin proporsinya harus ditambah dan lebih tepat sasaran, lebih tepat guna, dan nilainya disesuaikan dengan UKT yang harus dibayarkan mahasiswa," kata dia.
Menurutnya, langkah tersebut perlu dipertimbangkan untuk dilakukan oleh pemerintah, karena banyak anak Indonesia yang berpotensi mengenyam pendidikan tinggi hingga lulus menjadi sarjana, namun terkendala masalah biaya untuk membayar UKT.
Pada Kamis (1/2), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada pelanggaran yang dilakukan oleh PT Inclusive Finance Group (Danacita) ataupun lTB terkait isu pinjaman daring yang digunakan untuk pembayaran UKT.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan tindakan yang dilakukan Danacita dan ITB merupakan kesepakatan legal, sudah berlandaskan nota kesepahaman dari kedua belah pihak.
Friderica mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendalaman serta pengawasan terhadap isu tersebut.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB, Muhamad Abduh menjelaskan tidak mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut.
ITB bermitra dengan Danacita untuk menyediakan skema cicilan pembayaran UKT sejak Agustus 2023. Pembayaran UKT lewat Danacita bukan opsi utama yang harus diambil mahasiswa.
"Masih banyak opsi yang disediakan jika mahasiswa terkendala membayar biaya kuliah," ujarnya.
-
Halal bi Halal PW Muhammadiyah Provinsi Banten, Pj Gubernur Al Muktabar: Ikhtiar Untuk Kemaslahatan Umat Halal bi Halal PW Muhammadiyah Provinsi Banten, Pj Gubernur Al Muktabar: Ikhtiar Untuk Kemaslahatan Umat
-
Menteri Arifin Undang Perusahaan Belanda Investasi Energi Bersih dan Infrastruktur Ketenagalistrikan Antarpulau Kami mengundang perusahaan Belanda untuk dapat melakukan investasi di bidang energi bersih dan juga infrastruktur ketenagalistrikan antarpulau di Indonesia. Indonesia juga memiliki sumber mineral yang dapat mendukung pelaksanaan transisi energi dan membuka kerja sama dalam pengembangan industri hilir
-
KADIN: Libur Lebaran Tak Ganggu Produktivitas Perusahaan Kebijakan WFH pada tanggal 16 dan 17 itu tidak wajib bagi dunia usaha, karena kita tidak ingin itu akan mengganggu produktivitas dunia usaha
-
Surat ke Jokowi Bocor di Medsos, Surat Ketua DPRD Aneh, HMI Minta DPRD Sulbar Tegakkan Prinsip Kolektif Kolegial Harusnya ketua DPRD lebih objektif dan profesional dalam memberikan kritikan. Jika memang ingin memberikan kritikan
-
Komisi X DPR RI Dorong RUU tentang Bahasa Daerah Dapat Dituntaskan pada Masa Pemerintahan Berikutnya RUU tersebut sebagai komitmen nyata dalam pelindungan dan pengembangan bahasa daerah yang sejalan dengan upaya penyediaan guru bahasa daerah yang kompeten