
Jakarta, MERDEKANEWS -- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mengapresiasi Debat Pilpres kelima yang telah membahas isu tentang perempuan.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy pada webinar bertajuk "Mewaspadai Potensi Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pemilu 2024" di Jakarta, Senin (05/02).
"Kehadiran perempuan itu penting. Dia bukan sekedar menjadi isu tempelan karena mungkin dianggap tidak terlalu mempunyai bargaining yang baik, sehingga bagi kami, capres/cawapres yang bisa membincangkan isu perempuan itu sudah merupakan langkah yang cukup baik," kata Olivia.
Dikatakannya, budaya patriarki di masyarakat yang masih kental membuat seolah-olah politik hanya merupakan ranah laki-laki.
Padahal, menurutnya, terdapat sejumlah tokoh perempuan dari berbagai negara yang kepemimpinannya berhasil dalam politik, seperti Jacinda Ardern di Selandia Baru, Angela Merkel di Jerman, dan Tsai Ing Wen di Taiwan.
Berkaca pada tokoh-tokoh perempuan dunia tersebut, lanjut dia seperti dilansir antaranews, perdebatan mengapa perempuan harus ada di politik seharusnya menjadi refleksi untuk mendorong keterwakilan perempuan di panggung politik Indonesia.
"Bagaimana seharusnya perempuan itu hadir di ruang publik, khususnya di politik, isunya bagaimana menyejahterakan perempuan secara khusus maupun masyarakat secara umum," kata Olivia Salampessy.
Berdasarkan data Indeks Ketimpangan Gender Global pada 2023 yang dirilis World Economic Forum (WEF) memosisikan Indonesia pada peringkat 87 dari 146 negara dengan nilai 0,697 dari skala 0 - 1.
"Mempertahankan skor yang sama yaitu 0,697 di tahun 2022 dengan peringkat ke 92," katanya.
Skor Indonesia terbebani oleh indeks pemberdayaan perempuan di bidang politik yang sangat rendah yakni 0,181 atau di bawah rata-rata global. "Ini cukup buruk ya," kata Olivia.
-
KASAL Pastikan Kasus Pembunuhan Jurnalis Perempuan di Banjarbaru Diusut Secara Transparan prajurit TNI AL itu, jika terbukti bersalah, bakal dihukum berat
-
Komitmen Hadirkan Ruang Aman, KAI Raih Penghargaan dari Komnas Perempuan Komitmen Hadirkan Ruang Aman, KAI Raih Penghargaan dari Komnas Perempuan
-
Apresiasi Penghapusan PP 28/2024, Komnas Bilang Begini Soal Sunat Perempuan Komnas Perempuan mencermati bahwa kebijakan penghapusan praktik sunat perempuan merupakan bagian dari upaya kesehatan sistem reproduksi
-
Etika, Hukum dan Masa Depan Demokrasi Politik: Evaluasi dan Refleksi Keputusan MK tentang Pilpres 2024 Etika atau adab adalah kunci bagi kemajuan tingkat peradaban bangsa di masa depan. Adab atau keadaban kemanusiaan harus dipahami beririsan dengan prinsip keadilan dan bahkan ketuhanan dalam kehidupan umat manusia
-
Anggota KPU: Tidak Ada Lembaga Peradilan yang Bisa Batalkan Penetapan Prabowo Subianto-Gibran kini sudah tidak ada lagi lembaga peradilan dalam sistem keadilan pemilu yang bisa membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024