Indonesia Incorporated, Ayo Lawan Kampanye Hitam Demi Selamatkan Sawit

Jakarta, MERDEKANEWS - Pemerintah perlu menjaga bisnis sawit yang berkontribusi devisa ekspor US$22,97 miliar pada 2017, melalui Indonesia Incorporated. Termasuk melawan kampanye hitam yang menyerang sawit.

Demikian kesimpulan dari ekonom, birokrat dan anggota DPR. Misalnya, Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI), Christianto Wibisono, menyebut Indonesia Incorporated merupakan budaya kerja yang harus diwujudkan untuk pembangunan ekonomi.

Dalam hal ini, lanjut Christianto, peran presiden, kepala daerah dan para pemangku kepentingan sangat penting untuk membangun kesatuan ekonomi nasional yang terorganisir dan berdaya saing.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi perlu berupaya keras guna mengamankan sawit dari citra negatif. "Perlu prioritas untuk memobilisasi dan memberdayakan semua aset yang ada dan merintis perbaikan ke arah pembangunan berkelanjutan,” kata Christianto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengajak industri sawit melakukan edukasi kepada masyarakat, guna melawan propaganda hitam. Edukasi tersebut akan memunculkan klarifikasi atas tuduhan pihak luar terhadap minyak sawit Indonesia.

Pemerintah, kata Enggar,akan terus melawan kampanye hitam dan persaingan tidak sehat terhadap minyak sawit Indonesia. Karena itu, dirinya kerap bersurat dengan pihak Eropa mengenai diskriminasi terhadap sawit.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, kesejahteraan masyakat melalui pemberdayaan sawit rakyat harus menjadi prioritas. "Kemanapun saya pergi, tidak pernah lupa untuk mengampanyekan sawit sebagai aset  bangsa yang perlu dijaga bersama. Seharusnya tidak perlu ada arogansi kepentingan, karena semangat yang harus dibangun adalah kesejahteraan Indonesia,” kata Amran

Amran mengingatkan, gangguan terhadap sawit akan menyebabkan hilangnya sumber pencaharian 30 juta penduduk dan berpotensi memicu kerawanan sosial

Anggota Komisi I DPR, Nurdin Tampubolon menyesalkan, terhambatnya ekspor minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya ke beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Norwegia, India, dan Uni Eropa.

Kata dia, hambatan itu timbul dari kecemburuan negara-negara pesaing  atas keberhasilan perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia. "Negara-negara itu tidak senang melihat Indonesia bisa sejahtera dengan produksi CPO terbesar di dunia,” kata Nurdin.

Nurdin bilang, negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat yang memiliki produksi minyak biji bunga matahari, tidak ingin tersaingi. “Ini karena minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling kompetitif," paparnya.

Nurdin mengatakan, banyak cara yang digunakan negara-negara pesaing untuk menghambat ekspor. Di antaranya dengan menyebut Indonesia tidak berwawasan lingkungan. Tujuannya untuk menurunkan kepercayaan masyarakat. "Sayangnya, hal itu tidak akan tercapai. Sawit tetap merupakan komoditas strategis dengan daya saing yang tinggi," kata Nurdin.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso, mengatakan, pemerintah harus mampu melindungi investasi pada sektor perkebunan dan kehutanan melalui regulasi pro pertumbuhan ekonomi. Apalagi investasi di sektor ini sangat fantastis lebih dari Rp277,32 triliun

Bowo meminta pemerintah mendorong pembangunan produk turunan sawit agar industri ini terus berkembang dan berdaya saing dalam peta persaingan industri global.

  (setyaki purnomo)