
Jakarta, MERDEKANEWS -- Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan, demokrasi harus berjalan baik dengan menunjukkan keteladanan dan integritas. Ia memberi contoh pengunduran diri Mahfud Md sebagai Menkopolhukam.
"Contoh atau teladan pemimpin yang baik dan tidak ada konflik kepentingan seperti Pak Mahfud contohkan, dia mundur agar ini membangun integritas yang baik," kata Ganjar dalam debat kelima Capres 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (04/02) malam.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyoroti soal maraknya keresahan yang muncul dari berbagai elemen masyarakat. Hal tersebut mesti menjadi catatan. "Kita dalam konteks ber-Indonesia, berbudaya semua harus dalam koridor yang baik," tegasnya.
Sebelumnya Ganjar membeberkan strategi membangun Indonesia yang beradab dimulai dari tiga bagian. Kesehatan, kata Ganjar, menjadi yang pertama. Melakukan pencegahan dengan menerapkan pola hidup sehat diyakini menjadi yang utama.
Selanjutnya, Ganjar menyoroti pentingnya akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa. Ia juga berkomitmen memberikan layanan kesehatan bagi kaum rentan yakni ibu, anak-anak, lansia, dan disabilitas.
"Kenapa Ganjar-Mahfud membuat satu desa, satu faskes, satu nakes, karena kami ingin mereka mendapat yang terbaik," kata Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kemudian menyoroti pentingnya pembangunan pendidikan dan kebudayaan, termasuk nasib guru dan dosen.
"Akses pendidikan yang baik, lebih inklusi, kemudian kurikulum yang mantap, dan tentu saja fasilitas yang diberikan harus bisa memberikan akses terbaik bagi anak didik," ujar Ganjar.
Lebih lanjut Ganjar berkomitmen meninjau kembali Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu sesuai dengan aspirasi para buruh.
"Tentu saja pembangunan ini harus berorientasi pada SDM atau manusia. Budi pekerti yang baik, sopan, toleran, tidak Adigang Adigung Adiguna," tegas Ganjar.
-
Terungkap, SIPP PN Jakpus sebut Fakta Berbeda Kasus NCD Bodong Hary Tanoesoedibjo Dalam data berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, menyebut hal sebaliknya dari klaim perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo tersebut.
-
Salah Satunya ASN, Ini Peran 3 Tersangka Pegawai KPK Gadungan FFF (50) aparatur sipil negara (ASN) Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
-
18 Personel Polri Diduga Terlibat Kasus Pemerasan, Jenderal Listyo Sigit Tak Ragu Tindak Tegas Para Pelaku Terhadap pelanggaran-pelanggaran, saya kira kita juga tidak pernah ragu untuk melakukan tindakan tegas dan itu menjadi komitmen kami
-
Polisi Pemeras WN Malaysia di DWP 2024 Harus Dipecat dan Dihukum Berat! Para pelaku sudah mencoreng nama baik Indonesia di dunia internasional, karena yang mereka peras bukan warga Indonesia, tapi warga Malaysia
-
Polisi Diingatkan Jangan Peras Masyarakat dengan Dalih Pemeriksaan Narkoba! mengingatkan polisi tidak memanfaatkan pemeriksaan narkoba untuk memeras masyarakat