Luhut Ancam Bongkar Dosa Orang Asal Kritik Pemerintah

Jakarta, MERDEKANEWS -Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) akan membongkar dosa orang yang asal kritik pemerintah.

Ia mengaku geram sama orang-orang yang dianggapnya asal-asalan dalam mengkritik pemerintah. Salah satunya, soal program pembagian sertipikat lahan gartis oleh Presiden Jokowi. Program itu dituding membohongi rakyat. 

Kegeraman Jenderal Luhut diungkapkan saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional 'Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan (Hasil Pemeriksaan BPK RI) di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (19/3/2018). 

“Pemerintah terbuka dengan kritik dan masukan yang membangun. Bukan kritikan menjatuhkan,” kata Luhut.

Hanya saja, Luhut meminta agar kritik itu tidak disampaikan secara asal-asalan. Ia lalu menyinggung soal adanya tokoh senior yang menyebut program pembagian sertipikat tanah Jokowi membohongi rakyat.

"Kalau ada senior bilang bahwa ngasih sertipikat lahan itu bohongi rakyat, apanya yang ngibulin. Dari dulu juga ada pembagian sertipikat, tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat, dan banyak. Lah, salahnya di mana," tanya Luhut. 

Luhut juga menyinggung soal banyaknya tudingan bahwa pemerintah pro terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI). 

"Jangan bilang kita pro PKI, di mana pro PKI?. Saya ikut numpas PKI kok. Saya tentara, saya tahu," kata dia.

Luhut juga bicara soal tudingan bahwa pemerintah menjual data masyarakat kepada asing. "Tidak akan pernah kita lacurkan profesionalisme kita," katanya.

Luhut pun mengancam akan membongkar dosa-dosa orang yang asal-asalan mengkritik pemerintah. Luhut menyebut, orang-orang tersebut punya banyak dosa di masa lalu. 

"Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu, kok. Background saya spion juga. Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok. Sudahlah, diam sajalah. Jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu, memang kamu siapa?," kata ," kata Menko Kemaritiman ini.

Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais sebelumnya menyebut program bagi-bagi sertipikat yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan suatu pembohongan.

"Ini pembohongan, waspada bagi-bagi sertipikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien saat menjadi pembicara dalam diskusi 'Bandung Informal Meeting' yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (18/3/2018).

Amien juga berbicara soal PKI yang belum lama ini sempat disinggung Jokowi. Dia menyebut ada unsur pembangkitan PKI dalam pemerintahan Jokowi.

"Jokowi mengatakan tahun 1965 baru 4 tahun mana ada PKI balita. Memang enggak ada, tapi kenapa rezim ini memberikan angin membangkitkan PKI," katanya.

Amien mengatakan, saat ini merupakan zaman antara ucapan dan kenyataan tidak sejalan. Sehingga dia menilai warga cenderung ditipu oleh pemerintah.

"Kita mengalami satu zaman antara omongan dan kenyataan jaraknya makin jauh. Kita sedang hidup di mana ada penipuan, pengalihan fokus dan pembodohan yang melakukan kadang-kadang dari yang tinggi," kata dia. (Hadrian)