
Jakarta, MERDEKANEWS - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron mengkhawatirkan realisasi mega proyek listrik 35 ribu Mega Watt (MW). Lantaran konsumsi listrik mengalami penurunan.
Kader Partai Demokrat ini menyatakan, penurunan konsumsi listrik nasional dari rata-rata 7% menjadi 3%, harus menjadi tolok ukur pemerintah dalam pembangunan pembangkit setrum 35 Ribu MW. "Membangun 35 ribu Mw juga harus ada konsumennya. Jangan sampai listriknya ada pembelinya enggak ada. Sekarang saja, pertumbuhan konsumsi listrik turun kok," papar Herman di Jakarta, Minggu (18/3/2018).
Ya, Herman benar. Tahun lalu, pertumbuhan kebutuhan listrik diperkirakan 7,8%. Ternyata, penjualan setrum PT PLN (Persero) hanya tumbuh 3,57%. Artinya memang ada penurunan konsumsi. Kalau sudah begitu, kata dia, pemerintah perlu mengevaluasi lagi mega proyek setrum 35 ribu MW senilai Rp1.350 triliun ini. Jangan sampai kejar tayang namun berujung kepada meruginya PLN.
Saat ini, kata Herman, produksi listrik di Pulau Jawa mencapai 60 ribu MW. Angka ini lebih tinggi 30% dari konsumsi (surplus). "Nah kalau ditambah lagi menjadi 95 ribu MW, maka surplusnya lebih gede. Ujung-ujungnya bisa memberatkan keuangan PLN," paparnya.
Herman juga mempertanyakan soal rasio elektrifikasi yang saat ini sudah mencapai 95%. Dalam konteks ini, masalah yang krusial adalah keberlanjutan pasokan listrik."Karena, persentase elektrifikasi saat ini bukan saja berasal dari pembangkit PLN. Namun juga dari sewa pembangkit marine vesel dari swasta. Hal inilah yang perlu dipikirkan keberlanjutannya," kata Herman.
(Setyaki Purnomo)
-
Hari Lingkungan Hidup, Ini Cara Pertamina Dorong Pekerja Jadi Role Model Dekarbonisasi Hari Lingkungan Hidup, Ini Cara Pertamina Dorong Pekerja Jadi Role Model Dekarbonisasi
-
Evaluasi Total Buntut Pesta Miras di Lapas Sebabkan Dua Napi Tewas! tragedi pesta minuman keras oplosan yang mengakibatkan dua orang narapidana meninggal dunia dan 23 orang napi lainnya keracunan
-
Berantas Korupsi ke Akar-akarnya!Legislator Dukung Niat Presiden Prabowo Soal RUU Perampasan Aset Ini perlu sekali untuk, bagaimana kita di dalam rangka memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya
-
Aksi Premanisme Berkedok Ormas Ganggu Iklim Investasi, Revisi UU Ormas Perlu Atau Tidak? Aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) belakangan banyak dilaporkan mengganggu iklim investasi di Indonesia
-
Mbah Tupon Jadi Korban: Jangan Sampai Tanah Rakyat Habis Dicuri Mafia Tanah! Dia pun meminta Polri dan Kementerian ATR/BPN menaruh atensi penuh terhadap kasus tersebut, karena jangan sampai tanah rakyat habis dicuri oleh mafia tanah