Jakarta, MERDEKANEWS-- Wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkembang di masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Wacana itu menuai dari Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Juri Ardiantoro.
Juri menilai isu yang dimunculkan bukan soal pemakzulan. Ia menduga ada tujuan lain seiring berhembusnya isu tersebut. "Sebetulnya tujuan mereka tidak soal pemakzulan. Mereka tahu (pemakzulan) akan sulit dan tidak mungkin," kata Juri kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (15/01).
Secara blak-blakan Juri juga mengatakan, isu tersebut adalah memisahkan Jokowi dari Prabowo. "Mereka nyata-nyata ingin memisahkan Bapak Jokowi dari Pak Prabowo dan apa namanya isu itu betul-betul isu yang dibuat untuk mengganggu jalan kemenangan Pak Prabowo," katanya.
"Jadi isu atau masalah yang sengaja digulirkan oleh beberapa orang untuk membangun narasi pemakzulan terhadap Presiden Jokowi itu. Kita tahu sebenarnya mereka paham bahwa melakukan pemakzulan terhadap Presiden itu tidak mudah, sulit dan hampir tidak mungkin," sambungnya.
"Tetapi mereka memerlukan manuver itu untuk terus menerus mengganggu Pak Jokowi, mengganggu Presiden yang intinya mengganggu jalan kemenangan Pak Prabowo," ulas Juri.
Lebih jauh Juri menilai, isu tersebut adalah gerakan politik elektoral. TKN pun tak merasa terganggu karena mengetahui bahwa itu manuver politik.
"Ya ini betul-betul gerakan politik elektoral betul. (Sikap) Ya tidak terganggu, TKN tidak terganggu, tim kami tidak terganggu kami tau itu manuver politik saja di level elite," jelasnya.
"Dan bahkan pertemuannya sempat difasilitasi dan diterima oleh salah satu cawapres kita meskipun atas nama Menko Polhukam. Tapi kita tahu semua sudah membaca ini manuver politik pemilu dan TKN kita semua di sini menganggap biasa saja, tidak ada yang luar biasa karena itu bagian dari membangun narasi politik saja," jelasnya.
Juri meyakini hal itu tak akan mengganggu suara karena indeks kepuasan terhadap Jokowi yang linear dengan Prabowo-Gibran. "Enggak (akan mengganggu suara karena indeks kepuasan terhadap Jokowi yang linear dengan Prabowo-Gibran," pungkasnya.
Sebelumnya, Mahfud menerima kedatangan 22 tokoh dari Petisi 100 di kantornya. Mereka datang untuk mengusulkan pemakzulan Presiden Jokowi dari pemilu.
"Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi," kata Mahfud Md saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (09/01) lalu.
-
Telan Anggaran Rp1,4 Triliun, Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk NTB Kapasitasnya 60,8 juta meter kubik, akan menampung air sebanyak itu, besar sekali, dan manfaatnya untuk irigasi 1.900 hektare, untuk air baku 680 liter per detik, dan juga bisa mereduksi adanya banjir di sekitar Sumbawa Barat
-
Koalisi Gemuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Mengancam Keberlangsungan Demokrasi Indonesia Kondisi itu mengancam kelangsungan dan masa depan demokrasi di Indonesia
-
Bertemu PM Singapura, Presiden Jokowi Bahas Politik Pertahanan hingga Investasi IKN Presiden Jokowi dan PM Lee Hsien Loong membahas berbagai kerja sama baik di bidang politik pertahanan hingga investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN)
-
Gus Men Minta Haji 2024 Jadi yang Terbaik Sepanjang Kepemimpinan Jokowi Penyelengaraan haji tahun ini harus menjadi yang terbaik sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Saya tidak ingin ada lagi hambatan-hambatan. Jika ada hambatan segera lakukan mitigasi dari sekarang
-
Punya Jam Terbang Tinggi, PDIP dan PKS Berpeluang Jadi Oposisi Pemerintahan Probowo-Gibran keduanya bisa memungkinkan jadi oposisi dengan mempertimbangkan rekam jejak PDIP dan PKS dalam beberapa tahun terakhir