Jakarta, MERDEKANEWS -- Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal pertanyaan capres nomor urut 1 Anies Baswedan di acara Debat Capres 2024, terkait tanah seluas 340 ribu hektare.
Prabowo saat konsolidasi relawan di Riau, Selasa (09/01), malah mempertanyakan kecerdasan Anies yang menyinggung soal lahan miliknya.
"Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini, dia pinter atau goblok sih?," kata Prabowo.
Prabowo pun bilang bahwa tanah yang dimilikinya saat ini adalah tanah negara dengan status HGU. Maka, saat negara membutuhkan maka tanah tersebut akan diserahkan.
"Dia ngerti gak ada HGU Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, hak pakai iya kan. Itu tanah negara saudara, tanah rakyat. Daripada dikuasai orang asing lebih baik Prabowo yang ngolah," katanya.
Menurut Prabowo, soal ini harusnya tak perlu diperbincangkan di Debat Capres 2024. Apalagi data yang disajikan salah.
"Tapi manakala pemerintah memerlukan saya segera menyerahkan. Gak usah dibawa-bawa debat lha. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda," ucap Prabowo.
Lahan itu diberikan, kata dia, untuk dijadikan food estate. Kata Prabowo, data yang Anies sampaikan pun salah.
"Saya Menhan, saya diberitugas beliau untuk membangun food estate 3 tahun lalu kita antisipasi akan ada krisis pangan. Waktu mengajukan lahan ini dan itu saya waktu itu saksinya ada. Saya sudah sampaikan sebelum jadi Menhan, saya pengusaha," ujar dia.
"Saya menguasai HGU kemarin juga salah-salah mulu, bukan 340.000 hektar mendekati 500 ribu hektare. Dia mau bikin rakyat benci saya," jelas Prabowo.
-
Etika, Hukum dan Masa Depan Demokrasi Politik: Evaluasi dan Refleksi Keputusan MK tentang Pilpres 2024 Etika atau adab adalah kunci bagi kemajuan tingkat peradaban bangsa di masa depan. Adab atau keadaban kemanusiaan harus dipahami beririsan dengan prinsip keadilan dan bahkan ketuhanan dalam kehidupan umat manusia
-
Koalisi Gemuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Mengancam Keberlangsungan Demokrasi Indonesia Kondisi itu mengancam kelangsungan dan masa depan demokrasi di Indonesia
-
Punya Jam Terbang Tinggi, PDIP dan PKS Berpeluang Jadi Oposisi Pemerintahan Probowo-Gibran keduanya bisa memungkinkan jadi oposisi dengan mempertimbangkan rekam jejak PDIP dan PKS dalam beberapa tahun terakhir
-
Ganjar Tegas Berada di Luar Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana dengan PDIP? Bagi Ganjar hal itu penting agar mekanisme check and balanceĀ atau saling kontrol antarlembaga mampu terwujud secara baik
-
Anggota KPU: Tidak Ada Lembaga Peradilan yang Bisa Batalkan Penetapan Prabowo Subianto-Gibran kini sudah tidak ada lagi lembaga peradilan dalam sistem keadilan pemilu yang bisa membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024